Wiku: Pemerintah Lakukan Penyesuaian Sektor Esensial dan Kritikal

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. (Istimewa)
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. (Istimewa)

JAKARTA – Pemerintah melakukan penyesuaian aturan terhadap pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali. Penyesuaian itu terletak pada operasional perusahaan sektor esensial dan kritikal.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, penyesuaian itu dilakukan guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan PPKM Darurat yang berlangsung 3 hingga 20 Juli 2021.

“Mencermati berbagai masukan dan juga berdasarkan hasil pemantauan di lapangan selama masa PPKM Darurat, pemerintah memutuskan melakukan berbagai penyesuaian terkait dengan sektor esensial dan kritikal,” kata Wiku saat melakukan konferensi pers virtual, Kamis 8 Juli 2021.

Wiku menyebutkan, untuk sektor kritikal terutama pada sektor yang bergerak di bidang kesehatan dan keamanan dapat melakukan work from office (WFO) maksimal 100 persen dengan protokol kesehatan ketat.

Baca Juga: Satgas COVID-19 Minta Ambil Pelajaran Dari Lonjakan Kasus Saat Ini

“Bidang energi, logistik, makanan, minuman, petrokimia, bahan bangunan, obyek vital strategis nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar, aktivitas produksi konstruksi atau pelayanannya dapat beroperasi maksimal 100 persen,” kata Wiku.

“Sementara untuk kegiatan kantor pendukung operasionalnya dapat menerapkan WFO maksimal 25 persen,” tambahnya.

Selanjutnya, untuk sektor esensial, lanjut Wiku, seperti bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, serta industri orientasi ekspor, dapat melakukan WFO maksimal 50 persen dengna protokol kesehatan yang ketat.

“Khusus untuk industri orientasi ekspor wilayah perkantoran pendukung operasional hanya dapat melakukan WFO maksimal 10 persen staff, sedangkan untuk sektor non esensial tetap diwajibkan untuk melakukan WFH 100 persen,” kata Wiku.

Lebih jauh Wiku mengatakan, penyesuaian ini dapat dipatuhi sepenuhnya sehingga mobilitas masyarakat dimasa PPKM Darurat dapat terus ditekan dan penularan COVID-19 yang terjadi di masyarakat juga dapat semakin menurun.

“Penting untuk diingat, bagi siapapun (perusahaan) yang melanggar akan ditindak secara tegas bahkan sampai dicabut izinnya,” pungkas Wiku. (ade/*)