Weh! Kemendagri Terbitkan Kartu Keluarga untuk Pasangan Nikah Siri

Ilustrasi nikah siri (Foto: Istimewa)
Ilustrasi nikah siri (Foto: Istimewa)

DepokToday- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pasangan suami istri (pasutri) yang melakukan nikah siri berhak mendapatkan kartu keluarga atau KK. Namun demikian tentunya ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan, bahwa pasutri yang sudah menikah tetapi belum memiliki buku nikah akan diberi catatan khusus.

“Kalau belum punya buku nikah tapi status suami istrinya sudah kawin, nanti dituliskan di kartu keluarganya,” kata Zudan, disitat DepokToday.com dari kanal YouTube Ditjen Dukcapil pada Jumat 8 Oktober 2021.

Nantinya, dalam kartu keluarga tersebut tercatat nama suami dan istri namun tidak akan tertulis nikah atau kawin di dalam kartu keluarga itu.

“Kami hanya mencatat telah terjadinya perkawinan. Nanti di dalam Kartu Keluarga akan tertulis nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat,” ujarnya.

Baca Juga: Pembunuh Anggota TNI Nangis di Polres Depok, Ini Penyebabnya

Lebih lanjut Zudan menegaskan, pasutri tidak perlu khawatir karena Dinas Dukcapil akan membantu penuh.

Terlebih di Indonesia masih banyak pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi belum dicatatkan di KUA atau Dukcapil.

Baca Juga: Genjot 40 Ribu Sertifikat Tanah, Kepala BPN Depok Klaim Bebas Pungli

Adapun untuk mendapat KK syaratnya cukup mudah. Pasutri tersebut harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), kebenaran pasangan suami istri, dan diketahui dua orang saksi.

Hukum Nikah Siri dalam Islam

Menyadur suara.com, dalam pernikahan siri, seringkali suami, istri, wali dan saksi bersepakat untuk merahasiakan pernikahan ini dari masyarakat.

Dalam hal ini, pihak lelaki kerap berpesan supaya dua saksi menutup rapat-rapat berita mengenai pernikahan.

Baca Juga: Ajazih Aziz, Jawara Depok Penakluk Preman yang Bawa Pasukan Umroh

Menanggapi hal ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah ini.

Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah, akan tetapi hukumnya adalah makruh. Sah karena menurut agama sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta adanya dua saksi sehingga unsur kerahasiaannya hilang.

Baca Juga: COVID-19 Telah Menghilang di 11 Kelurahan Ini, Berikut Daftarnya

Namun, tetap saja, semakin banyak yang mengetahui pernikahan, maka semakin baik.

Oleh karena itu, dimakruhkan merahasiakan pernikahan agar supaya pasangan itu tidak mendapatkan gunjingan dan tuduhan tidak sedap, ataupun persangkaan-persangkaan yang buruk dari orang lain.

Baca Juga: Gunakan Cara Ini, Dijamin Tuyul Putus Asa Nyolong Uang Anda

Sebab suatu perkara yang rahasia, jika telah dihadiri oleh dua orang atau lebih, maka tidak lagi disebut dengan rahasia.

Adapun sisi kemakruhan nikah siri adalah disebabkan adanya perintah Rasulullah SAW, untuk mengumumkan berita pernikahan kepada masyarakat luas.

Hal itu dilakukan untuk menghilangkan unsur yang berpotensial mengundang keragu-raguan serta tuduhan tidak benar (seperti kumpul kebo misalnya) pada keduanya.

Hukum Negara

Berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa menikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Cara Tagih Harus Benar, Pemkot Latih 25 Debt Collector Khusus

Sebagaimana dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, menikah siri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah.

Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas.

Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas yang disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat, mengingat pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. (rul/*)