Weh, Aturan Terkait Statuta Diubah, Rektor UI Bisa Rangkap Jabatan

Rektor UI, Prof Ari Kuncoro (kiri) bersalaman dengan mantan Rektor UI, Prof, M. Anis (DepokToday.com)
Rektor UI, Prof Ari Kuncoro (kiri) bersalaman dengan mantan Rektor UI, Prof, M. Anis (DepokToday.com)

DEPOK- Rektor Universitas Indonesia atau UI, Prof. Ari Kuncoro yang sempat jadi sorotan karena rangkap jabatan sebagai komisaris bank plat merah kini bisa bernafas lega. Sebabnya, pemerintah telah merubah aturan terkait Statuta UI.

Dilansir dari Hops.id jaringan DepokToday.com, dengan demikian, larangan Rektor UI rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 sudah tak lagi berlaku.

Sebab sudah terbit versi baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

“Benar, sudah ada PP Nomor 75 Tahun 2021 dan sudah diundangkan,” kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tubagus Erif Faturahman dikutip pada Rabu 21 Juli 2021.

PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI telah ditandatangani langusng oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021 juga.

Baca Juga: Tok, Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Darurat Sampai 26 Juli, tapi…

Dulu pada Statuta UI versi lama, larangan rektor UI untuk merangkap jabatan komisaris didasarkan pada Pasal 35 huruf c.

Di pasal itu disebut rektor dilarang menjabat pada BUMN/BUMD/ataupun swasta, maka otomatis menjadi komisaris juga dilarang.

Kini pada Statuta UI versi baru, larangan Rektor UI merangkap jabatan memang masih ada, tapi tidak secara umum seperti Statuta UI versi sebelumnya yang menggunakan kata ‘pejabat’.

Aturan Statuta Terkait Rektor UI

Kini, Rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi ‘direksi’ BUMN/BUMD/swasta. Jadi, tak ada larangan rektor UI rangkap jabatan kecuali menjadi direktur suatu perusahaan.

Pasal soal larangan rangkap jabatan yang semula ada pada Pasal 35 (Statuta UI versi lama) kini berpindah ke Pasal 39 (Statuta UI versi baru). Berikut ini perubahannya:

Perubahan Statuta UI

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI

Pasal 35

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

1.pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

2.pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;

3.pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;

4.anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau

5.pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI

Pasal 39

Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

1.Pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

2.Pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;

3.Direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau

4.Pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik. (rul/*)