Waspadai Klaster Pilkada, Ini Ultimatum Gugus Tugas

0
67
Jubir Gugus Tugas Depok, Dadang Wihana (Istimewa)

MARGONDA– Pemerintah pusat telah mengeluarkan peringatan terkait potensi penyebaran COVID-19 pada ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tahun ini. Kekhawatiran itu semakin menjadi lantaran sejumlah calon kepala daerah terpantau mulai terjangkit virus berbahaya tersebut.

Salah satu pemicu adalah, banyaknya kerumunan massa. Ini terjadi hampir merata di sejumlah daerah, terlebih ketika masing-masing pasangan calon menggelar deklarasi, dan puncaknya ketika mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa hari lalu.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengaku, pihaknya telah menyusun strategi untuk menanggulangi persoalan tersebut. Di antaranya dengan berkoordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan naskah-naskah protokol kesehatan, terutama ketika masuk pada hari kampanye.

“Termasuk metode ketika pemungutan suara, seperti apa. Karena dengan kondisi saat ini, saya sampaikan ke Ketua KPU Depok, protokol kesehatan ketika pemungutan suara itu harus dibuat secermat mungkin, mulai dari sekarang,” ujarnya, Rabu 9 September 2020

Menurut Dadang, itu penting karena selain mampu mencegah penularan COVID-19, juga bepengaruh terhadap peningkatan jumlah partisipasi politik.

“Nah insyaa Allah Ketua KPU Depok akan berkonsultasi dalam Minggu ini dengan KPU Provinsi dan KPU pusat. Kami meminta sih kemarin agar Minggu depan kita sudah ada pembahasan terkait dengan protokol kesehatan jadi kita menyesuaikan.”

Ketika disinggung soal banyaknya temuan pelanggaran protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 pada saat dua pasangan calon kandidat mendaftar ke KPU Depok, Dadang menilai, itu terjadi hampir merata di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada.

“Ya kemarin itu seharusnya memang diawal harus ada rumusan terlebih dahulu terkait dengan protokol kesehatan. Ya makanya kami minta kepada KPU untuk membuat naskahnya.”

Dadang berjanji, pihaknya akan aktif melakukan pengawasan, termasuk pada pihak-pihak yang saat ini sedang berkompetisi pada ajang Pilkada.

“Kalau kita berdasarkan tadi, protokol kesehatan yang diatur di dalam pengaturan kan seperti itu. Kita tidak melihat agenda politiknya, tetapi melihat kegiatan apa, kerumunannya seperti apa,” ujarnya

Jika nantinya ditemukan ada pelanggaran, maka sanksi pun siap menanti. Itu tertuang dalam peraturan wali kota nomor 59 dan 60.

“Jadi yang dikenakan sanksi itu bagi penyelenggara kegiatan yang menimbulkan kerumunan, lalu tidak mengindahkan protokol kesehatan itulah nanti yang akan kita proses,” tegasnya. (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here