Warga Depok Dukung Razia LGBT

Ratusan warga menggelar aksi untuk mendukung razia terhadap prilaku LGBT di Kota Depok. (DepokToday, Rul)

SUKMAJAYA– Ratusan warga menggelar aksi untuk mendukung razia terhadap prilaku lesbi, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Kota Depok, Jawa Barat. Tak hanya itu saja, warga juga mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Anti LGBT.

“Kita yakin bersama LGBT sebuah penyakit yang bukan untuk dilindungi, tapi untuk disembuhkan. Dengan melindungi LGBT bukan solusi atas keberlangsungan keamanan warga Depok,” kata salah satu ulama di kota itu, Roby Dongkal dalam aksinya di pelataran Masjid Al Islah, Depok pada Rabu 15 Januari 2020.

Ia berharap, aparat tak gentar dan tetap melaksanakan instruksi wali kota dengan melakukan razia terkait perilaku seks menyimpang tersebut. Roby juga menyinggung Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM) yang melayangkan surat kritikan terhadap langkah tegas Pemerintah Depok.

“Kami berharap Pemkot Depok terus melaksanakan apa yang diintruksikan wali kota, yaitu razia LGBT. Kami sangat mendukung instruksi wali kota,” ujarnya

Roby dan ratusan peserta aksi yang didominasi kaum ibu-ibu itu juga berharap adanya ketegasan terkait Perda Anti LGBT. “Kita yang ada di kota ini semuanya menginginkan Depok dalam kedaan aman, kondusif dan sesuai visi  yaitu menjadikan Depok kota yang religius,” tuturnya

Lebih lanjut Roby menilai, langkah Wali Kota Depok dengan intruksi yang beredar saat ini sangatlah tepat dan efektif dalam menekan prilaku LGBT di kota ini. “Setalah ini kami akan mendatangi DPRD dan menggelar aksi ke Komnas HAM agar segera mencabut surat kritikan yang dilayangkan ke wali kota.”

Di tempat yang sama, Kiyai Abu Bakar Madris mengatakan, langkah ini sesuai dengan tagline Depok yang mengedepankan sisi religius sebagai kota yang beragama. “Religius itu mengedepankan sisi keagamaan bukan hanya Islam tapi semua agama. Dan konsep seluruh agama tidak ada yang menerima LGBT,” katanya

Pria yang akrab disapa Abu itu menilai, prilaku LGBT tidak hanya merugikan para pelakunya, tapi juga berimbas pada banyak pihak.

“Kita tahu yang melakukan mereka, yang rusak diri mereka, tapi yang kena azab kan kita semua. Karena itu kami minta DPR meninjau kembali tentang undang-undang yang melarang adanya prilaku LGBT.”

Tak jauh berbeda dengan kedua ulama tadi, Ustadzah Khodijah, sebagai perwakilan majelis taklim kaum ibu se Kota Depok mengatakan, pihaknya sangat mengecam terjadinya prilaku LGBT.

“Kami para ibu mengecam, melarang keras tentang adanya LGBT. Karena LGBT kami anggap akan merusak moral bangsa, merusak akidah dan merusak generasi bangsa. Semoga Allah mengutuk keras mereka yang mendukung LGBT,” tegasnya

Selain menggelar orasi dan doa bersama, ratusan warga juga membentangkan spanduk berisi aksi dukungan terhadap Pemerintah Depok dan kecaman terhadap para pelaku maupun pendukung LGBT.

Instruksi Wali Kota

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Depok bakal membuka krisis center untuk korban LGBT. Wali Kota Depok, Mohammad Idris menjelaskan, krisis center dibentuk berdasarkan kolaborasi pemerintah, kepolisian, TNI dan komunitas peduli keluarga.

“Ini (krisis center) baru akan dibentuk, yang sudah ada kelompok-kelompok yang menangani ini (LGBT).”

Tak hanya itu, Idris juga menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar meningkatkan upaya pencegahan dan penyebaran perilaku tersebut.

“Peningkatan upaya pencegahan ini guna memperkuat ketahanan keluarga, khususnya perlindungan terhadap anak,” katanya pada Minggu 12 Januari 2020

Kemudian Idris menekankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kependudukan dam Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk lebih aktif melakukan pencegahan serta pengawasan.

“Pencegahan dapat dilakukan dengan lebih aktif melakukan penertiban dan razia di rumah-rumah kos atau apartemen,” ujarnya

Ia menilai, upaya pencegahan ini bisa dilakukan dengan membentuk Persatuan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS). “Fungsinya guna mempermudah komunikasi dan pengendalian penghuni kos atau apartemennya.”

Ketika disinggung seperti apa jaminan keamanan terhadap kelompok LGBT jika ditemukan ada di Kota Depok, Idris menegaskan, pihaknya bakal berkolaborasi dengan pusat.

“Kalau itu nanti kita akan berkolaborasi dengan pusat untuk mendudukan posisi segmentasi warga yg memang semuanya hidup di negara ini,” ujarnya

“Yang pasti bahwa semua agama menolak LGBT, negara kita ini negara beragama, jadi itu yang perlu dikedepankan,” timpalnya lagi. (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here