Warga BHI Siap Serahkan Fasos dan Fasum ke Pemkot Depok

Proses survei lahan fasos dan fasum di perumahan Bumi Husada Indah.(Foto: DepokToday/Hen)

KALIBARU—Warga di Perumahan Bumi Husada Indah (BHI) RT 06/RW 06 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, siap menyerahkan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) ke Pemkot Depok.

Ketua RT 06, Sondak Bach Ruli, mengungkapkan, keberadaan perumahan BHI sudah ada sejak tahun 2009 dan layak diserahkan ke Pemkot Depok.

“Lingkungan kami ini belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan dari Pemkot Depok mulai dari infrastruktur hingga bidang lainnya,” katanya, Kamis (24/9/2020).

Dia mengatakan, penyerahan fasos dan fasum merupakan kewajiban pengembang karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Sarana Prasarana, Utilitas Perumahan, dan Permukiman di Daerah.

Kenyataannya, kata Sondak,nbanyak pengembang yang mengingkari aturan itu sehingga fasilitas tersebut telantar, seperti yang dialami warga di BHI.

“Kami dan warga sudah menghubungi Pak Narko selaku perwakilan manajemen namun tidak ada kabar kayaknya sudah kabur,” bebernya.

Dengan kondisi seperti ini, maka dia bersama warga mengajukan proposal penyerahan fasos dan fasum ke Bagian Aset Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

“Beberapa hari lalu warga kita menyerahkan proposal penyerahan fasos dan fasum dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, setelah mengajukan proposal penyerahan fasos lalu ditindaklanjuti oleh Bagian Aset dan timnya dengan melakukan survei ke lokasi.

“Saya juga berharap agar fasos dan fasum perumahan BHI bisa direspon bahkan diterima oleh Pemkot Depok,” katanya.

Staf Pengamanan Aset Badan Keuangan Daerah Kota Depok, Yoga, menjelaskan, setelah melakukan survei di lokasi maka akan dikomunikasikan terlebih dulu ke pimpinan. “Ya kami survei dulu, kemudian dilaporkan ke pimpinan,” jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, meminta para pengembang perumahan, hotel dan apartemen segera menyerahkan lahan fasos dan fasum yang mereka miliki.

“Kami sudah mengimbau fasos fasum yang belum diserahkan ke pemerintah hendaknya segera diserahkan. Sehingga biaya atau perawatannya bisa dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Dirinya memberikan contoh, jalan di kawasan Perumahan GDC dalam keadaan hancur.

Padahal pemerintah berkeinginan untuk memperbaiki jalan tersebut. Namun begitu, pihak GDC rupanya belum menyerahkan asetnya kepda pemerintah.

“Kalau kami garap (perbaiki-red) itu belum diserahkan kepada kami, sementara masyarakat minta untuk segera diperbaiki, sementara kami tidak bisa menggunakan anggaran pemerintah karena itu masih milik swasta,” paparnya.

Dari itu, lanjut dia, jika memang perbaikan harus ditangani oleh pemerintah maka aset-aset yang ada harus diserahkan kepada pemerintah.

(hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here