Wali Kota Depok: Ada Tujuh Kategori Masyarakat Penerima KDS

Wali Kota Depok Mohammad Idris saat luncurkan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) di Aula Teratai Gedung Balai Kota Depok, Rabu 15 September 2021. FOTO: Dok. Diskominfo Depok
Wali Kota Depok Mohammad Idris saat luncurkan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) di Aula Teratai Gedung Balai Kota Depok, Rabu 15 September 2021. FOTO: Dok. Diskominfo Depok

DepokToday – Secara resmi, Pemerintah Kota telah meluncurkan Kartu Depok Sejahtera (KDS) pada Rabu, 15 September 2021. Lantas siapa yang berhak mendapatkan kartu tersebut?

Dilansir dari situs resmi Pemkot Depok, Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut ada tujuh kategori masyarakat yang bisa memperoleh kartu ini dan diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Untuk yang pertama pelayanan kesehatan gratis melalui bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Depok,” kata Idris, Rabu 15 September 2021.

Kategori kedua adalah bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi. Kegita, renovasi Rumah Tidan Layak Huni (RTLH), keempat santunan kematian dan kelima, bantuan ketersediaan pangan.

Baca Juga: Wali Kota Depok Luncurkan Kartu Depok Sejahtera, Untuk Apa?

“Kategori keenam, bantuan untuk para Lansia dan Disabilitas. Ketujuh atau kategori terakhir, bantuan pelatihan keterampilan dan penyaluran kerja,” kata Idris.

Idris mengatakan, melalui KDS, dirinya bertekad menjadikan warga pra sejahtera yang ada di Kota Depok sebagai prioritas. Dengan menciptakan sistem layanan bantuan sosial yang mudah, simpel dan aksesibel bagi warga.

“Secara bertahap tentunya bantuan ini akan kita salurkan. Penerima bantuan adalah khusus bagi masyarakat kurang mampu, lansia, disabilitas yang masuk dalam DTKS maupun masyarakat miskin yang belum masuk DTKS. Serta peraturan perundang- undangan,” kata dia.

Terkait DTKS, kata Idris, pihaknya akan terus memperbaiki DTKS. Dengan begitu, DTKS dapat tepat sasaran, valid dan up to date.

“Rencana kami akan buatkan aplikasi, dimana warga pra sejahtera bisa mendaftar sehingga dapat diverifikasi dan jadi lebih cepat diajukan karana semua DTKS ada di pemerintah pusat,” kata Idris. (ade/*)