Wali Kota Bagikan KTP Elektronik Perdana Anak Kelahiran 17 Agustus

0
137
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, memberikan kue ulang tahun kepada warga yang berusia 17 tahun bertepatan dengan peringatan HUT ke-75 RI.(DepokToday/Eru)

CILODONG-Wali Kota Depok, Mohammad Idris secara simbolis menyerahkan KTP elektronik kepada anak yang genap berusia 17 tahun, Senin (17/8/2020).

Tiga lokasi yang dikunjungi Wali Kota untuk penyerahan KTP tersebut adalah Kp. Pulomangga No. 99 RT002/003 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo, RT003/005 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, dan di Jl. Aster Blok D-12 No 15 RT003/011 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos.

Idris menuturkan mereka yang mendapatkan KTP elektronik ini adalah anak yang genap berusia 17 tahun berbarengan dengan peringatan HUT Kemerdekaan. Secara total, di Kota Depok ada 100 anak yang tepat berusia 17 tahun di momen bersejarah ini.

“Biasanya tahun sebelumnya dikunjungi dan diberikan hadiah bagi yang melahirkan pada tanggal 17 Agustus. Tahun ini kita data anak yang tepat berusia 17 tahun dan baru pertama kali punya KTP. Jadi, kita berikan kepada mereka KTP perdana,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau disingkat GISA.  Kunjungan secara langsung ke rumah warga ini juga sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan  administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat bahwa dokumen kependudukan itu adalah hak bagi warga negara mulai baru lahir sampai dengan meninggal. Semua warga membutuhkan dokumen kependudukan yang memuat catatan data kependudukan pribadi dan peristiwa penting dalam kehidupannya,” tutur Idris.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Depok ini mengimbau kepada warga untuk mengurus dokumen kependudukannya dan melakukan pemuktahiran datanya secara mandiri dan tidak menggunakan calo.

“Karena pendaftarannya bisa dilakukan di rumah saja dengan pelayanan online/digital. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil juga gratis dan tidak dipungut biaya. Maka  jika ada aparat kami yang meminta layanan ini berbayar, agar warga menginformasikan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil melalui layanan pengaduan, kami akan melakukan tindakan tegas kepada aparat tersebut, tentunya pengaduan tersebut harus dapat dibuktikan,” paparnya.

(eru)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here