Usut Surat Edaran Wali Kota, Kadin Depok: Jangan Asal-asalan

Miftah Sunandar (kanan) kembali terpilih sebagai Ketua Kadin Depok. (DepokToday.com)
Miftah Sunandar (kanan) kembali terpilih sebagai Ketua Kadin Depok. (DepokToday.com)

DepokToday- Miftah Sunandar akhirnya kembali terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Depok setelah melalui serangkaian proses Musyawarah Kota (Mukota) pada Kamis, 25 November 2021.

Proses pelantikan pun tetap berlangsung di Hotel Bumi Wiyata meski sebelumnya sempat diwarnai kontroversi, salah satunya soal surat edaran wali kota yang mencabut izin kegiatan tersebut.

Baca Juga: Mabes Polri Bidik Mafia Tanah, Pemkot Depok Jangan Cuci Tangan  

Seperti diketahui, surat edaran yang ditandatangani Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait pencabutan izin kegiatan acara tersebut beredar dikalangan awak media pada saat proses Mukota berlangsung.

Dalam surat edaran itu tertulis, alasan izin dicabut karena kegiatan itu dianggap berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19.

Baca Juga: Tim Jaguar Obok-obok Pasar Buru Pelajar yang Tawuran di Beji

Menanggapi hal itu, salah satu pengurus Kadin Depok, Tatang akhirnya angkat bicara. Menurutnya, ada kejanggalan dalam surat yang muncul secara mendadak ini.

Salah satunya adalah, surat edaran itu baru diterima pihak Kadin Depok pada Rabu malam, 24 November 2021, sekira pukul 20:30 WIB.

“Sementara Mukota harus dilaksanakan tanggal 25 November pagi, jam 08:00 kami sudah mulai. Sedangkan surat itu kami terima jam 20:30 malamnya, ada apa ini. Itu pertanyaanya, ada apa ini?” kata Tatang dikutip pada Jumat 26 November 2021.

Baca Juga: Sah! Miftah Sunandar Kembali Jabat Ketua Kadin Depok, Ini Targetnya

Disisi lain, ucap Tatang, pihak kepolisian tetap mengizinkan asalkan sesuai dengan protokol kesehatan.

“Dan itu kami turuti, kami lakukan sesuai prokes pembatasan peserta pun kami lakukan. Prokes sudah kami jalankan, semua peserta dan panitia sudah melakukan swab antigen, terus aplikasi Peduli Lindungi dan smua fasilitas terkait prokes disiapkan oleh panitia maupun pihak penyelenggara,” tuturnya.

Kadin Depok Usut Surat Edaran Wali Kota

Menurut pria yang berprofesi sebagai pengacara ini, seharusnya Pemerintah Kota Depok melihat Kadin sebagai mitra dan ikut menudukung.

“Nah adapun peraturan terkait masalah PPKM, kan levelnya sudah level 2. Nah dalam level 2 itu berapa persen tingkat kehadiran yang diperbolehkan, kami ikuti juga (aturan) itu,” tegasnya.

Pengurus Kadin, Tatang (DepokToday.com)
Pengurus Kadin, Tatang (DepokToday.com)

Baca Juga: Terpopuler DepokToday, 26 November 2021: Anies Baswedan Dapat Pengakuan Imam Masjid New York, Habib Bahar Naik Pitam

Meski demikian, lanjut Tatang, Kadin Depok tak ingin gegabah dalam mengambil kesimpulan atas surat edaran tersebut.

“Namun kami sangat menyayangkan atas surat yang beredar itu. Dan nyata alhamdulillah, dari Pemkot Depok sendiri ada yang mewakili (datang ke acara). Jadi surat itu sepertinya ada ketidaknyambungan, ada apa dengan surat tersebut,” tanya Tatang lagi.

Kemudian, agar semua menjadi jelas, maka Kadin Depok pun berencana akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

“Insya Allah setelah selesai acara ini kami akan telusuri terkait masalah tersebut surat tersebut. Apakah surat itu benar atau tidak, jangan sampai surat itu dikeluarkan secara asal-asalan. Kalau memang ada indikasi surat itu ada hal yang menyimpang maka kami akan laporkan,” janjinya. (rul/*)