Transportasi Umum Kota Depok Sekadar Ada, Seadanya, dan Tidak Berkembang

Lutfi Prayogi
Lutfi Prayogi. (Foto: Facebook)

KONTRAS dengan Jakarta yang memenangkan penghargaan Sustainable Transportation Award 2021, dalam 20 tahun terakhir hampir tidak ada peningkatan kualitas transportasi umum di
Kota Depok.

Sementara kualitas angkutan umum dari dan ke Kota Depok meningkat dengan
adanya kereta Commuter Line, bus JR Connexxion, bus Angkutan Pemadu Moda/JR Airport Connection (bus bandara), dll., angkutan umum internal Kota Depok masih didominasi oleh
angkutan kota (angkot) dengan keadaan yang sama dengan keadaan 20 bahkan 30 tahun lalu.

Ojek dan taksi daring untuk sementara tidak kita anggap sebagai angkutan umum,
sesuai dengan kategorisasi angkutan umum dalam UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Angkot, angkutan umum dominan internal Kota Depok, masih beroperasi dengan tanpa pengelolaan yang menjamin kualitas operasinya. Armadanya masih dimiliki oleh perorangan atau kelompok kecil serta dioperasikan dengan sistem ‘setoran’.

Tidak ada Standar Pelayanan Minimal yang berlaku untuk operasi angkot, baik yang ditetapkan dan ditegakkan oleh Pemkot maupun oleh badan hukum operator angkutan umum. Pada akhirnya yang
didapatkan oleh penumpang adalah layanan yang tidak standar dan seringkali tidak layak.

Pengguna jalan raya lain pun sering terganggu oleh cara berkendara supir angkot yang seringkali melanggar aturan berlalu lintas dan tidak mempedulikan pengguna lain.

Dalam 20 tahun terakhir semakin banyak masyarakat tidak lagi menggunakan angkot dan beralih ke menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari, menimbulkan masalah baru seperti peningkatan kemacetan dan polusi udara. Hampir tidak ada usaha berarti dari Pemkot Depok untuk meningkatkan kualitas transportasi umum Kota Depok dalam 20 tahun terakhir.

Dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2016-2021, direncanakan pada 2021 terdapat tiga (3) koridor transportasi massal yang beroperasi dengan dilayani oleh 56 armada.

Dalam kenyataannya, inisiasi satu koridor pun belum ada. Dalam dokumen tersebut
juga direncanakan pada 2021 terdapat 76 halte bus standar. Dalam kenyataannya, di
sepanjang rute Transjakarta D11 BKN-Terminal Depok yang penumpangnya sangat memerlukan halte pun tidak dibangunkan halte, walau pernah dijanjikan di 2016.

Dalam 20 tahun terakhir juga hampir tidak ada intervensi peningkatan kualitas operasional angkot agar operasionalnya lebih sesuai dengan amanat UU LLAJ dan memberikan layanan yang layak bagi masyarakat.

DIBACA JUGA: https://depoktoday.hops.id/opiniku-benarkah-apartemen-masih-menjadi-pilihan-mahasiswa-ui/

Pada 2011 Walikota Nur Mahmudi menolak bantuan bus dari Kemenhub dengan alasan, bus tersebut tidak sesuai untuk dioperasikan di Depok yang memiliki jalan-jalan sempit. Alasan tersebut sulit dipahami, karena bus tersebut dapat melintas di banyak jalan di Kota Depok.

Pada 2016 Walikota Idris Abdul Shomad menolak bus Transjakarta rute Manggarai-Depok beroperasi di sepanjang flyover UI-Jl. Margonda-Terminal Depok karena menganggapnya akan menambah kemacetan di Jl. Margonda.

Pada 2019 Pemkot Depok menolak bus
Transjakarta rute Lebak Bulus-Terminal Jatijajar beroperasi di sepanjang flyover UI-Jl. Margonda-Jl. Ir. H. Junada-Jl. Raya Bogor-Terminal Jatijajar karena ia mengganggu operasional angkutan lokal Kota Depok. Tiga hal tersebut menunjukkan rendahnya komitmen Pemkot Depok dalam menyediakan angkutan umum yang layak.

Pemkot Depok lebih mengutamakan kepentingan sesaat dari kelompok kecil operator angkutan umum lokal ketimbang kepentingan jangka panjang dari kelompok besar masyarakat Depok.

Ironisnya, Pemkot Depok pun tidak membantu dan mengembangkan operator lokal agar bisa menyelenggarakan layanan angkutan umum yang setidaknya sekualitas Transjakarta.

Pada 2019 Pemkot Depok mengoperasikan bus yang rute dan waktu operasinya tidak sesuai dengan permintaan (demand) masyarakat, yaitu Terminal Depok-beberapa mal di sepanjang Jl. Margonda dan Jl. Ir. H. Juanda, hanya di akhir pekan.

Beberapa bulan kemudian bus tersebut berhenti beroperasi. Di Maret 2021 Pemkot Depok merencanakan operasi bus dengan rute yang permintaan dari masyarakatnya diragukan, yaitu Jl. Ir. H. Juanda-Margo
City.

Meningkatkan Kualitas Transportasi Umum Kota Depok

Untuk dapat meningkatkan kualitas transportasi umum Kota Depok, Pemkot Depok harus meneguhkan posisinya sebagai pelayan warga Depok.

Kepentingan jangka panjang
masyarakat umum Depok haruslah menjadi perhatian dan prioritas Pemkot Depok. Dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait transportasi umum, Pemkot Depok harus secara aktif mengumpulkan keinginan masyarakat luas.

Rute, waktu, dan detail layanan lainnya harus lah menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat luas.

Masyarakat lah yang menentukan hal apa yang akan membuat mereka menggunakan angkutan umum: Rute, frekuensi, dan tarif jelas, atau armada berpendingin udara.

Jalan Margonda
Jalan Margonda (Foto: DepokToday/Rul)

Transportasi umum yang diselenggarakan menyesuaikan keinginan masyarakat luas akan dapat berkembang serta membawa keuntungan finansial bagi operatornya.

Dalam kasus Pemkot Depok ingin mengayomi operator lokal Depok, Pemkot harus membantu mereka untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum yang layak sesuai UU LLAJ dan sesuai keinginan masyarakat luas. Pemkot tidak boleh lepas tangan, membiarkan masyarakat menikmati layanan dengan kualitas apapun yang diberikan oleh
operator tersebut.

Pemberian izin kepada kompetitor yang bisa memberi layanan lebih baik adalah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan operator lokal.

Untuk menyelenggarakan transportasi umum yang baik, selain mematuhi UU LLAJ dan memperhatikan petunjuk teknis dari Kemenhub, Pemkot Depok dapat belajar dari pemerintah kota-kota menengah dan besar yang sudah lebih berhasil mengembangkan transportasi umum yang baik. Dua contohnya adalah Semarang dengan Transsemarang-nya dan Yogyakarta dengan Transjogja-nya.

Mengembangkan transportasi umum adalah sesuatu yang rumit dan berat, namun ia adalah investasi berharga untuk menghasilkan kota yang layak huni (livable) dan lestari (sustainable).

Ditulis Oleh: Lutfi Prayogi (Warga Depok, dosen dan peneliti di Universitas Muhammadiyah Jakarta)