Tolak Gratifikasi, Hakim PN Depok Janji Tak Persulit Proses Hukum

Wakil Ketua PN Depok, Iman Luqmanul Hakim memberikan masker pada warga (Istimewa)

CILODONG- Sejumlah hakim dan staff Pengadilan Negeri (PN) Depok melakukan kampanye terbuka menolak gratifikasi, pungutan liar (pungli) dan korupsi. Kegiatan yang berlangsung sesuai protokol kesehatan tersebut diselingi dengan pembagian masker serta air mineral gratis pada sejumlah warga.

Baca Juga: Pengadilan Negeri Depok Berkomitmen Perangi KKN 

Wakil Ketua PN Depok, Iman Luqmanul Hakim mengungkapkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pencanganan yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, terkait zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK.

“Ini menunjukan keseriusan dan komitmen kami bahwa kami (PN Depok) siap dan berkomitmen untuk menuju wilayah bebas korupsi,” katanya saat memimpin langsung kegiatan tersebut di kawasan Grand Depok City, pada Jumat 12 maret 2021

Iman berjanji, pihaknya akan terus berusaha meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

“Pelayanan di PN Depok mudah dan ramah. Jadi silahkan datang dan tak usah khawatir, kami siap melayani masyarakat dengan senyum dan tidak akan kami berikan kesulitan.”

Ia berharap, upaya yang dilakukan pihaknya dapat direspon positif oleh semua lapisan.

“Yang kami berikan cuma satu, memberikan pelayanan yang prima agar mereka yang mencari keadilan tidak ragu,” ujarnya

Jajaran PN Depok (Istimewa)

Seperti diberitakan sebelumnya, PN Depok secara resmi telah melakukan kesepakatan bersama terkait zona integritas wilayah bebas korupsi. Komitmen itu ditandatangani langsung oleh sejumlah pejabat daerah pada Jumat, 5 Maret 2021.

Ketua Pengadilan Negeri Depok, Syamsul Arief menuturkan, hal itu adalah bagian dari ikhtiar jajarannya untuk membersihkan diri sekaligus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat tanpa terkecuali.

“Pelayanan itu outputnya pada kepuasan masyarakat,” katanya

Dengan demikian, jelas Syamsul, seluruh kegiatan tata kelola administrasi, tata kelola manajemen dan birokrasi PN Depok ke depan akan diupayakan terus untuk dibuat cepat, responsif serta terbuka.

“Dan tentu saja bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme),” tuturnya. (rul/*)