Tokoh Lintas Agama Sebut Depok Butuh Pemimpin Baru

Tokoh lintas agama (istimewa)

PANCORAN MAS– Ajang proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok kian dekat. Berbagai aspirasi dan kritikan pun mulai bermunculan dari sejumlah golongan. Salah satunya dari perwakilan lintas agama.

Mereka bahkan tak segan-segan menyampaikan pernyataan terkait kandidat pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Menurut beberapa tokoh perwakilan lintas agama itu, Depok membutuhkan figur baru untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Salah satu tokoh Islam di Kota Depok, Ustad Nasihun Syahroni menilai, selama tiga periode ini Depok terkesan jalan di tempat. Bahkan cenderung banyak kekuranganya.

“Tentu kalau yang bagus, saya apresiasi. Tapi ini banyak kurangnya,” kata dia dalam pertemuan tokoh lintas agama di Kota Depok, Sabtu 25 Juli 2020

Pria yang akrab disapa Syahroni itu mengaku, ada beberapa catatan yang jadi sorotannya selama ini. Di antaranya soal infrastruktur terkat jalan dan sumber daya manusia atau SDM.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung peran wali kota saat ini soal predikat kota layak anak yang menurutnya jauh dari kata layak. Syahroni mengungkapkan, sejumlah kasus kejahatan terhadap anak masih marak terjadi di Kota Depok.

“Semua (jalan keluar) ada di wali kota. Sebab, perda (peraturan daerah) hanya akan jadi perda, kalau tidak berjalan baik,” jelasnya

Kemudian Syahroni juga menyentil Kota Depok yang sempat disbeut sebagai sebagai kota intoleran.

“Makanya, perlu memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Jangan sampai FKUB tidak di dukung.”

Tak jauh berbeda, tokoh dari Nasrani, Pendeta Bebalazi Zega menginginkan pemimpin yang takut Tuhan. Menurutnya, yang ada saat ini, pemimpin Depok kurang menjalin komunikasi.

“Kami mau pemerintah yang mengajak semua. Bukan hanya beberapa orang saja. Saya mau pemimpin yang mengayomi enam agama di Indonesia. Tidak hanya satu atau dua,” tegasnya.

Ia menambahkan, hubungan pemerintah dengan pemuka agama perlu terjalin. Poin pentingnya, jika hal itu berjalan, maka pemimpin agama bisa membackup pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

“Sekarang ada tentang narkotika. Itu akhlak dan pembinaan imannya kurang. Kalau pemerintah ada dukungan (kepada pemuka agama), maka akan bisa jalan bersama.” (rul/*)