Tok, PPKM Darurat Meluas Hingga ke Luar Jawa-Bali

PPKM Darurat di kawasan Margonda, Depok. Rencananya kebijakan serupa bakal diterapkan di luar Pulau Jawa-Bali. (DepokToday.com)
PPKM Darurat di kawasan Margonda, Depok. Rencananya kebijakan serupa bakal diterapkan di luar Pulau Jawa-Bali. (DepokToday.com)

JAKARTA- Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperluas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah luar Pulau Jawa-Bali.

Dilansir dari Hops.id jaringan DepokToday.com, penerapan PPKM Darurat di luar Jawa-Bali dilakukan usai hasil analisa terhadap beberapa indikator kondisi wilayah pada pandemi virus Corona.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan, keputusan itu diambil berdasarkan parameter untuk PPKM Darurat di mana level assesment di level 4, BOR di atas 65 persen dan kasus naik signifikan serta capaian vaksinasi kurang dari 50 persen.

“Maka pemerintah mendorong agar beberapa daerah di berlakukan PPKM darurat,” kata Airlangga seperti disaksikan pada kanal YouTube Kementerian Perekonomian, Jumat 9 Juli 2021.

Adapun 15 kabupaten/kota yang diberlakukan PPKM Darurat adalah:

1.Kota Tanjung Pinang

2.Kota Singkawang

3.Kota Padang Panjang

4.Kota Bukittinggi

5.Kota Balikpapan

PPKM Darurat Luar Jawa Bali

6.Kota Bandar Lampung

7.Kota Pontianak

8.Kota Manokwari

9.Kota Sorong

10.Kota Batam

11.Kota Bontang

12.Kota Padang

13.Kota Berau

14.Kota Mataram

15.Kota Medan

Nantinya aturan PPKM darurat di 15 wilayah tersebut akan sama halnya penerapan PPKM Darurat di Jawa-Bali.

“Pengaturan pembatasan tersebut mengikuti PPKM darurat yang ada di Jawa-Bali,” kata Airlangga.

Jumlah kasus positif aktif COVID-19 di sejumlah daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama periode 27 Juni hingga 5 Juli 2021.

Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menuturkan, ada 14 provinsi di luar Jawa-Bali yang mengalami kenaikan kasus aktif sebanyak 50 persen hingga 100 persen ke atas.

Kenaikan tersebut merupakan rincian dari akumulasi lonjakan kasus aktif di luar Jawa-Bali yang terjadi sejak tanggal 27 Juni (50.513 kasus) hingga 5 Juli (67.891 kasus).

“Kasus aktif di luar Jawa-Bali terjadi kenaikan 34,4 persen,” ujar Airlangga.

14 Provinsi Naik Tajam

Dia memaparkan dari 14 provinsi yang mengalami kenaikan, ada 10 di antaranya tercatat naik 50-100 persen kasus aktifnya. Sedangkan empat provinsi lainnya mendapat kenaikan kasus aktif hingga di atas 100 persen.

Provinsi yang berada di rentang kenaikan 50-100 persen antara lain Bengkulu (57,6 persen), Lampung (59 persen) Sulawesi Tenggara (62,9 persen), Bangka Belitung (65,4 persen), Kalimantan Utara (67,3 persen).

Kemudian, Kalimantan Timur (82,9 persen), Sulawesi Utara (95,7 persen), Sulawesi Tengah (96,3 persen), Sulawesi Barat (99,5 persen) dan Sulawesi Selatan (99,8 persen).

Baca Juga: [Update] Sebaran Kasus COVID-19 di Kota Depok, Jumat 9 Juli 2021: Aktif 12.022, Meninggal 1.211, Sembuh 55.341

Sementara, untuk provinsi yang mengalami kenaikan kasus aktif hingga di atas 100 persen di antaranya Nusa Tenggara Timur (108 persen), Maluku (115,9 persen), Papua Barat (155,2 persen) dan Maluku Utara (160,5 persen).

Untuk 14 provinsi yang mengalami kenaikan kasus aktif Covid-19, lanjut Airlangga, selain memperkuat tracing dan testing juga harus menaati Inmendagri 17/2021, karena mereka juga harus melaksanakan PPKM Mikro.

Lebih lanjut Ketua Umum Partai Golkar ini meminta pemerintah daerah agar segera menyiapkan anggaran tambahan untuk mendukung penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing.

“Sekali lagi, kami meminta kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk mengalokasikan anggarannya, DHU, DBH 8 persen untuk kebutuhan COVID dan meningkatkan kapasitas RS,” kata Airlangga. (rul/*)