Tim Saber Pungli Diminta Turun Tangan ke Pasar Kemirimuka

Salah satu sudut Pasar Kemirimuka.(Foto: DepokToday/Hen)

BEJI—Para pedagang meminta tim Saber Pungli Kota Depok turun tangan ke Pasar Kemirimuka karena ada dugaan kegiatan pungutan liar (pungli).

Dugaan pungutan liar sudah terjadi lama dengan praktek petugas menarik uang retribusi sekira Rp4.000-Rp5.000 tanpa bukti pembayaran atau karcis.

Menarik Lainnya: https://depoktoday.hops.id/pedagang-pasar-kemirimuka-serukan-tolak-bayar-retribusi/

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional Margonda Depok (PPTMD), Yaya Barhaya, mengaku mendapatkan laporan dari pedagang terkait hal tersebut.

Namun, Yaya, sangat menyayangkan keluhan para pedagang tidak direspon oleh petugas UPT. Padahal, lanjut dia, dugaan pungutan liar di Pasar Kemirimuka bertentangan dengan Program Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan lembaga penegakan hukum bergerak cepat dalam memberantas pungli.

Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Tahun 2016, agar lembaga hukum bertindak cepat dalam memberantas pungli juga sudah dikeluarkan.

“Ini sudah jelas ada kegiatan pungutan liar petugas narikin retribusi tapi tidak ada karcisnya kok malah dibiarkan saja,” ungkap Yaya kepada wartawan, Kamis 5 November 2020.

Penarikan retribusi juga melanggar imbauan Wali kota Depok, Mohammad Idris. Dikutip dari laman resminya, mohammadidris.com, yang dipublish pada 21 Mei 2017, orang nomor satu di Depok itu melarang penarikan retribusi di Pasar Kemirimuka.

“Pada Jumat 19 Mei 2017, saya menarik semua Unit Pengelola Teknis (UPT) Pasar Kemiri Muka, Artinya Pasar Kemirimuka sudah bukan milik Pemerintah Kota Depok karena dimenangkan oleh PT Petamburan Jaya Raya maka Pemerintah Kota Depok tidak melakukan kegiatan apapun, seperti penarikan retribusi ketertiban, parkir, sampah, dan sebagainya,” ucap Idris.

Ditambah lagi, lanjut Idris, dari pihak Kepolisian melarang adanya penarikan/retribusi apapun oleh pihak aparat Pemerintah Kota Depok karena bisa dikategorikan pungutan liar dan bisa terkena oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Saya tidak mau hanya karena uang sepuluh ribu, dua puluh ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk penjara. Silahkan berdayakan oleh koordinator pasar tapi jangan oleh PNS karena ini tentang aturan,” tegas Mohammad Idris yang disampaikan Yaya Barhaya.

Namun imbauan yang disampaikan oleh Mohammad Idris tidak dijalankan oleh anak buahnya para petugas UPT Pasar Kemirmuka yang masih menarik iuran restribusi tanpa adanya karcis.

“Jika petugas UPT masih melakukan penarikan retribusi maka bisa merusak citra nama Mohammad Idris karena anak buahnya yang diduga melanggar aturan,” katanya.

Didalam putusan di Pengadilan Majelis Hakim juga menyebutkan petugas UPT dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Depok tidak berhak melakukan pungutan retribusi.

Karena lahan Pasar Kemirmuka bukan milik Pemkot Depok melainkan milik PT Petamburan Jaya sesuai putusan Lembaga Negara Republik Indonesia 10 kali menang dan tiga kali Inkcrah.

Yaya menambahkan, penarikan retribusi kepada pedagang dilakukan secara sepihak dan tidak ada persetujuan dari pedagang.

Pedagang meminta kepada tim Saber Pungli untuk bekerja maksimal dan memberantas aksi pungli di Pasar Kemirimuka.

“Apalagi pungutan yang berlebihan seperti tidak ada karcis itu menyimpang dari aturan. Itu sudah pungutan liar dan harus ditindak tegas,” ungkapnya.

Ketua Tim Satgas Saber Pungli Kota Depok, AKBP Hari Setyo Budi, menjelaskan, dalam memaksimalkan perannya, pihaknya akan mengoptimalkan tugas dari setiap kelompok kerja. Seluruhnya terdiri dari perwakilan instansi terkait di Kota Depok.

“Akan diperkuat peranan dari setiap kelompok kerja atau pokja. Dalam Tim Saber Pungli ini, ada Pokja Pencegahan, Pokja Intelegen, Pokja Yustisi, dan Pokja Penindakan,” jelasnya.

Hari yang juga menjabat sebagai Wakapolres Metro Depok menuturkan, pihaknya juga akan terus melakukan pemberantasan korupsi di Kota Depok.

Hal tersebut dilakukan dengan edukasi pencegahan kepada masyarakat untuk mendukung upaya Satgas Saber Pungli dan tidak melakukan kegiatan yang menyimpang.

(hen)