Tim Kuasa Hukum Pradi-Afifah Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu

0
314
Saharwan Perkasa.(Foto: DepokToday/Rul)

CILODONG—Pasangan Calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok nomor urut satu, Pradi Supriatna-Afifah Alia, melalui tim kuasa hukumnya melaporkan dugaan money politic (politik uang) pada pelaksanaan Pilkada Depok 2020 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tim Kuasa Hukum Pradi-Afifah, Saharwan Perkasa, menjelaskan, dugaan politik uang terjadi di wilayah Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, pada Senin malam tanggal 7 Desember 2020 atau dua hari jelang pencoblosan, Rabu 9 Desember 2020.

“Diduga dilakukan oleh kubu Paslon 2 yang sampai saat ini sudah kami laporkan oleh tim advokasi ke Bawaslu. Proses hukum sedang berjalan dan semua alat bukti yang kita punya sudah disita oleh Bawaslu dan Gakumdu,” ujar Saharwan kepada awak media, Minggu 13 Desember 2020.

“Sementara saksi yang kita punya sudah kita buat dalam bentuk dokumentasi, rekaman dan pengakuan si penerima. Dalam bentuknya ini empat amplop,” tambah Saharwan.

Dibaca Juga: https://depoktoday.hops.id/pentolan-perempuan-gappura-tolak-politik-uang/

Menurut dia, dari hasil investigasi, warga yang melapor mengaku mendapat empat amplop untuk satu rumah. Diperkirakan, nilai keseluruhan dari amplop tersebut Rp120 ribu.

“Yang sudah dibuka satu amplop. Jadi asumsi dia (saksi) jumlah empat itu totalnya Rp 120 ribu. Karena satu amplop itu yang sudah dibuka itu isinya Rp 30 ribu dengan pecahan Rp 20 ribu dan Rp 5 ribu dua lembar. Ini akan berkembang sepertinya,” jelasnya.

Saharwan menegaskan, temuan ini mencenderai pesta demokrasi di Pilkada Depok. Menurutnya, jika ini terbukti dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif atau TSM, maka sanksinya cukup berat, yakni bisa mendiskualifikasi paslon.

“Kurungan bisa 72 bulan atau denda maksimal Rp 1 miliar. Sejauh ini kita sudah lakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam laporan kami sebutkan kronologi, berikut video,” ulasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor dua, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono, Hafid Nasir menyarankan agar kasus itu dilaporkan pada pihak penyelenggara Pilkada.

“Silahkan sampaikan saja kalau memang ada bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh siapapun ya, itu kan tugasnya KPU dan Bawaslu,” ulas Hafid.

Ketua DPD PKS Depok itu juga mengaku sudah sempat melaporkan beberapa kasus namun sayangnya hal itu tidak berjalan tuntas. “Kami juga sudah banyak menyampaikan laporan tapi enggak tuntas tuh,” katanya.

Lebih lanjut ketika kembali disinggung soal politik uang, Hafid tidak bisa memberi kesimpulan karena bukan selaku penyelenggara pilkada.

“Kami bukan pada pihak yang membantah tapi silahkan saja malaporkan nanti kan tinggal pembuktian apakah money politic, itu kan tugas penyelanggara pemilu. Kami paslon 01 atau 02 hanya sebagai peserta bukan sebagai yang mengawasi,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini, tak menampik dengan adanya laporan tersebut. Namun ia mengaku belum bisa mengungkapkan kronologinya secara detail

“Saya belum detail lihat nya ya, tadi saya lihat amplop isinya Rp 30 ribu. Jadi tidak signifikan, nanti mau dilihat lagi, makanya lagi ditelusuri lagi. Memang uang tapi harus ditelusuri kembali apakah cuma uang doang atau plus sembako gitu,” terangnya.

Ia mengatakan, dugaan kasus tersebut terjadi di wilayah Sawangan. “Daerah Sawangan kalau enggak salah. Aku cek dulu deh takut salah,” urainya.

Luli pun belum bisa memberi kesimpulan karena kasusnya masih dalam proses penyelidikan.

“Masih dugaan, asas praduga tak bersalahnya tetap berjalan dan penelusuran berproses apakah ada unsur atau tidak. Ada laporan dan kita menduga itu money politic, ada dugaan, ada laporan itu money politic, asas praduga tak bersalah keluar dulu,” terangnya.

(rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here