Terungkap, Ternyata Ini yang Bikin Kasus Dugaan Korupsi Nur Mahmudi Alot

Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi saat diperiksa polisi pada 2018, lalu. (DepokToday.com)
Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi saat diperiksa polisi pada 2018, lalu. (DepokToday.com)

DepokToday- Tiga tahun lalu, tepatnya sekira 20 Agustus 2018, polisi telah menetapkan mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, Depok.

Lantas seperti apa perkembangan dari perkara yang menjerat elit senior PKS tersebut?

Data yang dihimpun menyebutkan, rupanya kasus dugaan korupsi itu hingga kini belum juga menemukan titik terang. Maka tak heran, jika sampai sekarang Nur Mahmudi belum sampai ke pengadilan.

Dua institusi negara yang menangani kasus itu, Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Depok bahkan telah berulang kali saling ‘lempar’ berkas atas skandal yang menjerat penggagas one day no rice tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Depok, Ajun Komisaris Besar Polisi, Yogen Heroes Baruno, mengungkapkan, pihaknya tak tinggal diam atas perkara ini. Bahkan, ia dan jajaran bersama Tim Khusus dari Polda dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melakukan gelar perkara untuk mengungkap kasus tersebut.

“Nah itu dari kejaksaan berkasnya masih P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi). Saya nggak tahu nih persisnya ya,” ujarnya saat dikonfirmasi DepokToday.com pada Rabu 25 Agustus 2021.

Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Depok, Ajun Komisaris Besar Polisi, Yogen Heroes Baruno. (DepokToday.com)
Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Depok, Ajun Komisaris Besar Polisi, Yogen Heroes Baruno. (DepokToday.com)

Usut punya usut, ternyata ada perbedaan sudut pandang antara Polri dan Kejaksaan atas perkara ini.

“Dari kita itu (Polri) menyidik tentang rencana anggaran, nah kejaksaan itu maunya kasusnya dalam pelaksanaan anggaran,” beber Yogen.

“Intinya di jaksa belum P-21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap),” timpalnya lagi.

Terkait hal itu, dalam aturan Perkap disebutkan, kalau sudah lebih dari tiga kali P-19, maka atas perkara tersebut bisa dilakukan SP3 atau Surat Penetapan Penghentian Penyidikan.

“Cuma memang dari KPK mereka berjanji untuk sonding ke Kejaksaan. Ya sebulan lalu seperti itulah hasil gelar perkara kita,” jelasnya.

Perkara Nur Mahmudi di Tangan Jaksa

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro sempat menegaskan, bahwa pihaknya bersama Polri akan menaruh perhatian serius atas perkara ini.

“Saya pertama kali datang ke sini bertemu dengan Pak Kapolres ini (kasus Nur Mahmudi) PR kita bersama,” katanya pada awak media, Selasa 12 Januari 2021

Kala itu, Sri mengaku, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan pemeriksaan laporan ke penyidik terkait dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Nur Mahmudi.

“Itu memang dulu berkasnya sudah pernah dikirimkan masuk ke Kejaksaan Negeri Depok kemudian sudah dilakukan penelitian dan sudah diberikan petunjuk,” ujarnya

Namun, sekian lama berkas penyidikan itu tidak balik lagi ke kejaksaan.

“Di kita ada SOP, kalau misalnya SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) kemudian diikuti berkas perkara, kemudian belum lengkap sehingga harus dilengkapi, kita akan ada jangka waktunya, ada toleransi waktunya, ketika belum itu (berkas) akan kita surati lagi (penyidik polres),” katanya.

Akan tetapi, beberapa kali disurati ternyata belum juga ada perkembangan, hingga akhirnya SPDP dikembalikan ke pihak penyidik Polres Metro Depok.

“Kita anggap kita sudah tidak ada apa-apa lagi dengan kasus itu, karena semua sudah kita kembalikan dan itu ada mekanisme surat-menyuratnya, ada dokumentasinya, bahwa berkas perkara itu sudah kita kembalikan.”

Baca Juga: Terpopuler DepokToday, 25 Agustus 2021: Jalan GDC Ditutup, Jusuf Kalla Dukung Anies Pilpres

Sri menambahkan, kalau nanti di kemudian hari ternyata penyidik masih berminat untuk menyelesaikan perkara itu, silahkan.

“Tapi dengan mengirim SPDP yang baru lagi ke kami. Itu mekanisme kami,” katanya pada Rabu 22 Juli 2021.

Alur Kasus Korupsi

Kasi Intel Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto mengungkapkan, penanganan kasus tindak pidana korupsi harus menjalani rangkaian yang sangat detail dan matang agar tidak ada kesalahan saat proses di pengadilan.

“Korupsi yang bukan OTT (operasi tangkap tangan) pasti enggak akan ditahan dulu tuh. Karena nanti kita bisa kelimpungan, tahanan habis kita belum bisa membuktikan, tahanan kan dirampas kemerdekaannya. Kita bisa digugat nanti. Makanya harus hati-hati kalau korupsi tuh.”

Baca Juga: [Update] BOR Rumah Sakit di Kota Depok, Selasa 24 Agustus 2021, Tersedia 930 Bed

Kejaksaan Negeri Depok telah berulangkali mengembalikan berkas penyidikan ke polisi lantaran dianggap belum memenuhi kelengkapan.

“Sampai sekarang posisinya masih P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi). Materi P-19 nya balik lagi, yakni formil materil karena itu menuntut pembuktian kita terhadap unsur-unsur pasal-pasal yang disangkakan di persidangan,” ujarnya. (rul/*)