Terungkap, Ternyata Bupati Probolinggo Ditangkap Raja OTT KPK

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang terjaring OTT KPK (Istimewa)
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang terjaring OTT KPK (Istimewa)

DepokToday- Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya anggota DPR Fraksi Nasdem Hasan Aminuddin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 30 Agustus 2021.

Dilansir dari Hops.id jaringan DepokToday.com, keduanya diamankan atas kasus dugaan jual beli jabatan kepala desa.

Menurut seorang sumber, si Bupati Probolinggo cuma sekadar boneka. Sementara peran kuat adalah suaminya.

“Bupatinya ini ‘boneka’, suaminya yang aktif. Soal kades, ada 252 kades, satu kades temuan awal dimintai Rp20 juta,” kata sumber itu.

Saat ini, Tantriana dan Hasan masih menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur.

Sosok Raja OTT KPK yang Tangkap Bupati Probolinggo

Menurut keterangan penyelidik KPK nonaktif, Rieswin Rachwell, Bupati Probolinggo ternyata ditangkap oleh Raja OTT KPK. Mereka adalah tim Satgas Penyelidik KPK pimpinan Harun Al Rasyid.

“Informasi yang saya terima memang ini adalah hasil kerja keras dari rekan-rekan kami, Penyelidik KPK anggota dari Satgas Penyelidik yang dipimpin Bapak Harun Al Rasyid Sang Raja OTT,” katanya.

Dia pun menaruh rasa bangganya yang dianggap masih terus bisa berjuang di tengah kondisi KPK saat ini.

“Saya bangga dengan rekan-rekan kami yang masih terus berjuang memberantas korupsi dan tetap menjaga integritasnya dalam keadaan seperti ini,” ujarnya.

Baca Juga: Dimulai, Ini Syarat dan Jenis Vaksinasi COVID Warga Disabilitas di Depok

Julukan Raja OTT disematkan kepada Harun Al Rasyid pada 2018. Ketika itu, Ketua KPK Firli Bahuri yang saat itu menjabat Deputi Penindakan menjuluki Harun sebagai ‘Raja OTT’. Itu disebabkan karena pada tahun tersebut KPK gencar melakukan OTT.

Rieswin mengungkapkan kasus dugaan jual beli jabatan yang menyeret bupati dan suaminya sudah diselidiki jauh sebelum ada Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang penonaktifan pegawai melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Demo KPK (Istimewa)
Demo KPK (Istimewa)

Tim penyelidik, lanjut Rieswin, sudah banyak mengumpulkan informasi dan bahan keterangan untuk kasus tersebut.

“Saya tahu betul bagaimana beratnya perjuangan rekan-rekan kami sebagai Penyelidik ketika harus tetap menangani perkara ini dengan SDM yang dari semula 7 orang (termasuk Harun Al Rasyid selaku Kasatgas) yang berkurang menjadi 4 orang saja karena TWK,” katanya.

Baca Juga: [Update] BOR Rumah Sakit di Kota Depok, Minggu 29 Agustus 2021, Tersedia 945 Bed

Ia melanjutkan, Harun tetap memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota Satgas tersisa meskipun berstatus nonaktif. Menurut dia, hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. (rul/*)