Terungkap, Ini Penyebab Insentif Nakes Tertunda

Mantan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna (DepokToday.com)
Mantan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna (DepokToday.com)

MARGONDA- Pemerintah Kota Depok menargetkan insentif untuk para tenaga kesehatan (nakes) yang tertunda sejak akhir 2020, bakal cair pada pekan ini. Belakangan diketahui, kendalanya ternyata terkait dengan kebijakan pemerintah pusat.

Baca Juga: 2.232 Lansia di Depok Bakal Jalani Vaksinasi, Begini Cara Daftarnya

Menanggapi hal itu, Dewan Pengawas Penanganan COVID-19 Kota Depok, Pradi Supriatna berharap, hak-hak tersebut segera bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

Karena sebagai penyintas (mantan pasien COVID-19), Pradi mengaku tahu betul resiko yang dihadapi para tenaga medis atau pun para relawan. Sehingga, menurutnya sudah sepatutnya hak mereka diutamakan.

“Yang pasti kita sangat berharap sekali agar hak-hak para nekas ini cepat diutamakan, karena saya ini alumni COVID, jadi saya bisa tahu persis bagaimana mereka melayani kami dengan resiko yang sangat berat,” ujarnya, Kamis 4 Maret 2021

Lebih lanjut mantan Wakil Wali Kota Depok itu pun berjanji, pihaknya akan mendorong instansi terkait untuk segera mencairkan insentif nakes.

“Ya ini hendaknya diprioritaskan karena dengan segala resiko mereka harus melayani korban pandemi, ya otomotasi mereka itu (nakes) sangat beresiko.”

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok, Nina Suzana menyebut, keterlambatan insentif untuk para nakes terjadi karena ada perubahan pada sistem dari Kementerian Dalam Negeri.

“Namanya SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Nah itu kan sistemnya tersentral di Kemendagri, tapi belum ready semua aplikasinya. Dari APP, SPM (Standar Pelayanan Minimal) hingga SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana),” jelasnya

Nina mengungkapkan, SP2D meliputi perencanaan, penganggaran sampai dengan penata usahaan dan pertanggungjawaban.

“Nah Kemendagri ini agak sedikit memaksakan, penata usahaan ini belum bisa secara full. Kalau kita paksakan nanti dipertanggungjawabkan kita enggak bisa jalan juga kan. Makanya kita putuskan pakai sistem lama.”

Setelah melalui serangkaian birokrasi, akhirnya barulah pada Februari 2021, dibolehkan untuk mengungkapkan sistem yang lama.

Jika tidak ada kendala, ditargetkan pencairan bakal rampung dalam waktu dekat ini. “Insyallah Minggu ini,” kata Nina

Nantinya, dana tersebut akan dialokasikan menurut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

“Kalau Dinkes yang puskesmas saja, kalau RSUD dia mengajukan, karena beda OPD,” ujarnya

Ketika disinggung berapa anggaran yang disiapkan untuk tenaga kesehatan, Nina mengaku tidak hafal secara detail. Namun yang jelas jumlahnya bervariasi tergantung pangkat atau golongan. (rul/*)