Terungkap, Data Kasus COVID Depok dan Pusat Tak Akur

Data kasus COVID-19 (Istimewa)

MARGONDA- Pemerintah Kota Depok menyebut terdapat perbedaan data yang cukup tinggi dengan pusat terkait jumlah kasus COVID-19. Kondisi ini berkaitan dengan penetapan status zona merah yang selama ini terjadi di kota penyangga Jakarta tersebut.

Juru Bicara Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana menjelaskan, data pada tabel status COVID digunakan sebagai salah satu rujukan untuk menghitung zona resiko daerah oleh satuan tugas (Satgas) pusat.

“Dalam hal ini mereka mengambil data dari pusdatin kementerian kesehatan untuk kabupaten kota di Jawa Barat, fasilitasi untuk data itu memang dikendalikan oleh pikobar Jawa barat,” katanya, Kamis 7 Januari 2021

Untuk Kota Depok, data itu di input dalam picodep.

“Nah aplikasi picodep itu adalah aplikasi yang lebih dulu hadir ketika satu bulan terjadinya kasus COVID-19, Kota Depok sudah punya aplikasi sebelum picobar, sebelum aplikasi new all record yang ada di Kemenkes (kementerian kesehatan) seperti itu,” tuturnya

Baca Juga: Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Mubazir

Dengan demikian, data-data Depok itu di publish setiap hari, jadi tidak ada dua data yakni data publish atau data real-time.

“Tapi yang Kota Depok publish adalah data real time, itulah yang dipublish, karena ini menyangkut keselamatan manusia,” jelasnya

Yang jadi persoalan menurut dia, saat ini terjadi perbedaan data yang cukup tinggi antara pemerintah pusat dan Depok.

“Saat ini terjadi gap data yang cukup tinggi, sejumlah 5.068 kasus, perbedaan data antara pusat dengan Kota Depok dan ini informasinya terjadi juga dengan daerah-daerah yang lainnya gitu kan,” katanya

Dadang menegaskan, pihaknya sudah menyampaikan masalah ini sekira Oktober lalu, kepada pemerintah provinsi untuk difasilitasi rekonsiliasi data dengan pusat.

“Akan tetapi belum ada tindak lanjut, sehingga kami Kota Depok berkoordinasi dengan Pusdatin Kementerian Kesehatan (Kemenkes).”

Lebih lanjut dirinya mengatakan, Pusdatin Kementerian Kesehatan sudah datang ke Kota Depok untuk melakukan rekonsiliasi data.

“Karena jumlahnya cukup banyak tidak mungkin kita menginput satu-satu,” katanya

Namun dalam implementasinya, ketika akan melakukan bridging data, informasi dari Kemenkes dalam hal ini Pusdatin, picobar belum memberikan akses.

“Nah kami koordinasi dengan satgas provinsi dan sampai hari ini belum ada tindak lanjut penyelesaian.”

Pada saat yang lalu, masih kata Dadang, pihaknya diajak untuk mengikuti data rilis yang sama dengan pemerintah pusat. Untuk kepentingan publikasi, diarahkan menggunakan dua data, data publish dan data real time

“Akan tetapi Kota Depok tidak bisa memenuhi itu, karena Kota Depok tetap dengan paradigmanya adalah menggunakan data realtime yang dipublish kepada publik, kan seperti itu,” ucapnya

Ia mengungkapkan, saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana agar pusdatin dengan Kota Depok bisa melakukan bridging data.

“Data yang 5.068 gapnya itu bisa langsung di input ke Pusdatin tanpa harus menginput satu-satu seperti itu.”

Terkait hal tersebut, Dadang pun memohon kepada provinsi dalam hal ini pikobar untuk memberikan akses.

“Karena kalau ini didiamkan secara terus menerus gap data ini akan semakin tinggi.”

Persoalan ini berkolerasi dengan penetapan status zona merah untuk Depok selama empat pekan terakhir. Berikut perbedaan data yang menjadi polemik dan diambil berdasarkan sample data pada rilis Selasa 5 Januari 2021:

Untuk Kota Depok, kasus terkonfirmasi positif, 18.514 orang, kasus aktif 3.623 orang, sembuh 14.450 orang, meninggal dunia 441 orang.

Sedangkan data pusat untuk kasus terkonfirmasi positif 13.446 orang, kasus aktif 2.563 orang, sembuh hanya 10.679 orang, meninggal dunia 204 orang.

Dengan demikian terjadi selisih antar Kota Depok dengan nasional yakni kasus konfirmasi positif 5.068 orang, kasus sembuh 3.771 orang, dan kasus meninggal 240 orang. (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here