Terpopuler DepokToday, 28 September 2021: BEM SI Ultimatum Polisi dan Jokowi, Polisi Cegat Pengendara Sok-sokan

Demo BEM SI di KPK Jakarta (Foto: Istimewa)
Demo BEM SI di KPK Jakarta (Foto: Istimewa)

DepokToday – DepokToday merangkum berita terpopuler pada Selasa siang, 28 September 2021. Pertama, aliansi BEM SI membuktikan aksinya turun ke jalan setelah ultimatum yang dilancarkan kepada Presiden Joko Widodo tak terealisasikan.

Terpopuler kedua, Satlantas Polres Metro Depok tindak pengendara motor yang menggunakan strobo saat melintas. Aturan itu telah sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

Selanjutnya, BPN Depok bakal melakukan kajian terhadap kasus sengketa lahan antara PT Wisma Mas dan warga Limo.

Berikut ringkasan berita terpopuler di DepokToday pada Selasa siang:

1. Ancam Bikin Jakarta Lumpuh, Aliansi BEM SI Ultimatum Polisi dan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI, kembali turun ke jalan. Kali ini, sasaran mereka adalah gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan pada Senin, 27 September 2021.

Aksi yang diikuti sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu mendapat kawalan ketat aparat. Mereka berusaha merangsek masuk ke dalam gedung tersebut.

Disitat dari genpi, sejumlah mahasiswa ini sempat mengangkat tangan kiri, meminta polisi wanita atau Polwan, untuk mundur dan tak menghalangi jalan mereka.

Para mahasiswa ini ngotot ingin masuk ke dalam gedung KPK untuk menyampaikan aspirasi. Terkait hal itu, mereka bahkan menawarkan pilihan kepada aparat kepolisian. Pertama, untuk mundur dan memastikan Aliansi BEM SI masuk atau membobol secara paksa.

“Kami akan berikan kesadaran, pesan refleksi untuk Pak Firli dan Pak Jokowi. Silahkan kawan kawan bergabung mengajak seluruh elemen masyarakat bergabung dengan gerakan selamatkan KPK,” kata seseorang dalam kanal YouTube @bem_si.

Dalam aksinya tersebut mahasiswa juga mengancam bakal membuat Jakarta lumpuh jika tuntutan mereka tak digubris Presiden Jokowi. Adapun desakan yang disampaikan dalam demo Aliansi BEM SI ini dipicu 56 pegawai KPK yang terancam didepak.

“BEM SI dan GASAK (GERAKAN SELAMATKAN KPK) memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3X24 jam,” sebut pernyataan dalam surat ultimatum tersebut.

“Jika bapak masih saja diam tidak bergeming, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk bapak realisasikan,” jelas surat ini.

2. Polisi Cegat Pengendara Sok-sokan Pakai Strobo, Nih 3 Kesalahannya

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Depok terpaksa mengamankan seorang pengendara sepeda motor karena kedapatan memakai lampu strobo, layaknya petugas. Ia ditindak ketika melintas di Jalan Margonda pada Minggu 26 September 2021.

Tindakan tegas itu dilakukan oleh Kanit Turjawali, Satlantas Polres Metro Depok, AKP Firdaus. Pengendara motor yang tidak diketahui identitasnya itu pun akhirnya dikenakan sanksi tilang karena menggenakan lampu strobo yang tidak sesuai peruntukannya.

Aksi ini sempat direkam hingga akhirnya viral di media sosial. Lantas apa sajakah pelanggaran terkait hal itu?

Polisi amankan sejumlah knalpot bising di Depok. Selain itu polisi juga merazia penggunaan lampu strobo yang tidak sesuai peruntukannya (DepokToday.com)
Polisi amankan sejumlah knalpot bising di Depok. Selain itu polisi juga merazia penggunaan lampu strobo yang tidak sesuai peruntukannya (DepokToday.com)

Disitat dari auto2000, sedikitnya ada tiga kesalahan yang harus dipahami oleh pengendara jika memasang lampu strobo. Berikut ulasannya:

1.Menyalahi Aturan Negara

Alasan pertama jelas tidak bisa dibantah. Penggunaan lampu strobo ternyata sudah diatur oleh negara melalui Undang-Undang.

Aturan ini tercantum lengkap pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa terdapat tiga jenis lampu strobo yang penggunaannya terbatas.

*Lampu isyarat warna biru dan sirene yang berbunyi, terbatas penggunaannya untuk kendaraan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

*Lampu isyarat warna merah dan sirene yang berbunyi, terbatas penggunaannya untuk mobil jenazah, mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, serta Palang Merah Indonesia (PMI).

*Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene yang berbunyi, penggunaannya terbatas untuk pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan mogok di tengah jalan, perawatan dan pembersihan jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta kendaraan dan angkutan barang khusus.

2.Mengganggu pengendara lain

Lampu strobo memiliki warna yang mencolok dan mudah menarik perhatian. Saat kendaraan dengan lampu strobo lewat, besar kemungkinan Anda akan menoleh dan mencari tahu.

Jika dipakai oleh mobil pribadi tentu hal ini jelas akan mengganggu pengendara dan pengguna jalan lainnya. Konsentrasi saat berkendara akan terpecah hanya karena sebuah lampu.

Selain itu, lampu strobo juga sangat mengganggu penglihatan. Letaknya yang berada di atas atap kendaraan atau di atas dashboard mobil membuat lampu strobe sejajar dengan mata pengemudi di jalur berlawanan.

Kondisi ini tentu akan membahayakan karena pengemudi lain bisa merasa silau saat berkendara.

3.Memicu Tindakan Tidak Bertanggung Jawab

Penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi juga rentan menimbulkan tindakan tidak bertanggung jawab. Terlebih, lampu strobo dengan isyarat yang sama dengan mobil-mobil khusus rentan memicu arogansi pengguna kendaraan bermotor.

Misalnya, menyalakan lampu strobo untuk menerobos lampu merah atau menyela kendaraan lain saat terjadi kemacetan.

Padahal, semua pengguna jalan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan. Tindakan seperti menerobos lampu merah atau menyela kemacetan jelas bertentangan dengan itu.

Risiko terjadi kecelakaan atau kerusakan sarana dan prasarana lalu lintas akan meningkat jika lampu strobo disalahgunakan.

Jika masih tetap nekat menggunakan dan menyalahgunakan produk lampu strobo, pelanggar akan dikenakan sanksi.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 4, orang yang menyalahgunakan lampu isyarat kendaraan akan dikenai sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

3. Kisruh Sengketa Lahan Tol, BPN Depok Akhirnya Pegang Bukti Warga Limo

Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal melakukan kajian secara mendalam atas kasus sengketa lahan antara PT Wisma Mas dan sejumlah warga Limo, Depok. Hal ini dinilai penting karena menyangkut dengan proyek strategis pemerintah, yaitu Tol Cijago.

Terkait hal itu, pihak BPN akhirnya membuka ruang mediasi pihak-pihak yang berseteru dengan perusahaan tersebut. Salah satu warga yang sedang memperjuangkan haknya ini adalah Suharlin Lilin Harilini.

Pelaksanaan uji coba Tol Cijago. (DepokToday.com)
Pelaksanaan uji coba Tol Cijago. (DepokToday.com)

Namun sayangnya, dalam mediasi yang berlangsung tadi pagi itu, PT Wisma mas tidak hadir.

Kepala Seksi Penanganan Sengketa BPN Depok, Lucky mengungkapkan, proses mediasi ini dilakukan untuk mengindentifikasi permasalahan antar dua belah pihak. Dari pertemuan tersebut, ia berharap hal itu bisa diselesaikan tanpa harus ke ranah pengadilan.

“Kelihatannya sih saya masih punya harapan besar bahwa ini bisa diselesaikan dari jalur mediasi tanpa pengadilan. Saya juga minta waktu satu minggu untuk mengkaji lagi, para pihak sepakat dan para pihak juga dapat berkomunikasi dengan baik tanpa perselisihan,” katanya pada awak media, Senin 27 September 2021.

Menurut Lucky, salah satu warga yang berseteru yakni, Suralin Lilin telah menunjukan alat bukti. Namun sayangnya, pihak PT Wisma Mas tidak ada yang hadir.

“Makanya saya akan coba panggil mereka (PT Wisma Mas) sekali lagi, untuk memberikan keterangan pada saya terkait data yang diberikan oleh mantan kepala desa Pak Marjaya,” jelasnya.

Lucky mengungkapkan, dari proses mediasi ini, persoalan yang ada sudah semakin jelas. Ia menilai, tidak semua lahan bermasalah.

“Jadi mungkin ada jalan tengahnya. Nanti kita ambil yang bersengketa saja, yang tidak bersengketa kita keluarkan agar bisa dibayar ganti rugi, dan para pihak bisa mendapatkan haknya gitu loh,” tuturnya.

“Kalau saya lebih mengedepankan itunya, jangan sampai orang cape ribut berperkara dibayarnya 10 sampai 20 tahun lagi, jadi waktunya habis,” sambung pejabat BPN Depok itu.

Sementara itu, pengacara Suharlin, Jacob, mengungkapkan, karena persoalan ini masih berproses maka ia meminta agar segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek di lahan tersebut untuk sementara tidak dilakukan.

“Klien saya menyampaikan sudah ada pihak pihak tol, kan ada bagian bagiannya untuk mengecek segala macam itu. Nah kami merasa keberatan mereka melakukan kegiatan di atas lokasi tanah dari klien kami yang belum dibayar. Karena belum dibayar dan sedang dalam proses mediasi,” katanya.

Menurut Jacob, apa yang dilakukan pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat.

“Nah dari kami pihak penguasa hukum akan memberitahukan secara resmi terhadap pihak-pihak yang ada di lokasi tanah, seperti pimpinan kontraktor, kami akan bersurat resmi supaya mereka memahami kondisi klien kami ini,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, baik Suharlin maupun warga tidak ada yang berniat menghambat proyek strategis pemerintah, apalagi itu demi kebaikan bersama.

“Iya kita sama sekali nggak ada niat menghambat, tapi kalau ngelarang iya. Sebab, kalau dilakukan kegiatan di atas lahan, nanti tanda batas dan patok segala macamnya bisa hilang, jadi proses ke depannya susah,” jelasnya saat di BPN Depok.

“Pelarangan ini hanya bersifat sementara sampai masalahnya selesai, bukan maksud menghambat. Kami dukung lah pemabngunan tol program nasional ini, tapi kami harapkan juga pembangunannya sesuai ketentuan dan regulasi,” timpalnya lagi.

Terpisah, Surhalin Lilin Harlini, pemilik lahan seluas sekira 2,3 hektar yang berseteru dengan pihak perusahaan tersebut berharap persoalan ini tidak berlarut-larut.

“Karena kalau menunggu yang lain pembangunan Pak Jokowi tidak bisa selesai. Tapi kalau PT ACP (perusahaan yang mengakuisisi PT Wisma Mas) tetap ngotot ke pengadilan kan repot juga,” katanya.

Wanita yang akrab disapa Lilin itu mengaku, dirinya ingin persoalan ini diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa harus ke ranah hukum.

“Kalau saya sebetulnya maunya bicara baik-baik, karena pengadilan itu kan prosesnya lama sekali.”