Terbaru! Kejari Utus 8 Jaksa Bidik Tersangka Korupsi Damkar Depok

Markas Damkar Depok (DepokToday.com)
Markas Damkar Depok (DepokToday.com)

DepokToday- Proses penyidikan terkait dugaan kasus korupsi Damkar hingga kini masih bergulir di Kejaksaan Negeri atau Kejari Depok. Terbaru, Korps Adhiyaksa itu rupanya telah menyiapkan delapan jaksa untuk menetapkan tersangka atas perkara tersebut.

Dalam keterangan resminya, Kejari Depok mengungkapkan, bahwa terkait dengan perkara Damkar saat ini dalam proses penyidikan sebagaimana  Pasal 1 Nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana. Tujuannya untuk menemukan tersangka,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Andi Rio Rahmat Rahmatu, Kamis 28 Oktober 2021.

Baca Juga: Jaksa Bebaskan Pencuri Kucing yang Viral di Depok, Ini Sebabnya

Ia menjelaskan, alat bukti yang sah menurut sistem peradilan pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka/terdakwa.

“Jadi jaksa penyidik saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti untuk menentukan tersangkanya,” tegas Andi.

Baca Juga: Empat Bulan Berlalu, Dugaan Korupsi Damkar Belum Juga Rampung, Ini Jawaban Kejaksaan

Terkait hal itu, lanjut dia, Kejari Depok telah menunjuk 8 jaksa penyidik untuk melaksanakan 2 surat perintah penyidikan terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat Damkar Kota Depok.

Ini yang Dibidik Jaksa Soal Korupsi Damkar Depok

Berdasarkan laporan jaksa penyidik, tim ini telah melakukan panggilan kepada sejumlah pihak-pihak. Totalnya sampai saat ini ada sebanyak 50 saksi yang telah dimintai keterangan.

Selain itu, jaksa juga sedang mengumpulkan alat bukti surat, dan telah berkordinasi ke saksi ahli. Untuk perkara terkait Damkar Kota Depok ada dua surat penyidikan

“Yang pertama penyidikan terkait dengan pengadaan seragam dan sepatu PDL, itu surat perintah penyidikan pertama. Surat perintah penyidikan kedua, adalah terkait penyidikan tentang pemotongan gaji.”

Andi menegaskan, pihaknya bekerja secara profesional dan proporsional dalam menangani sebuah perkara. (rul/*)