Terbaru, Isi PPKM Darurat Depok Sektor Kritikal, Nakes Cukup Tunjukan ID

PPKM Darurat di kawasan Margonda, Depok. Rencananya kebijakan serupa bakal diterapkan di luar Pulau Jawa-Bali. (DepokToday.com)
PPKM Darurat di kawasan Margonda, Depok. Rencananya kebijakan serupa bakal diterapkan di luar Pulau Jawa-Bali. (DepokToday.com)

DEPOK – Pemkot Depok mengeluarkan aturan baru kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa PPKM Darurat tentang operasional sektor esensial dan non esensial.

Dalam edaran yang diberikan, Sektor non esensial menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 100 persen.

Sedangkan, sektor esensial yang meliputi keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan.

Baca juga: Berita Terpopuler DepokToday, 11 Juli 2021: Pencarian Pemuda Depok, Aturan Baru PPKM Darurat

“Beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,” tulis dalam edaran itu.

Untuk pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen staf.

Begitu juga dengan teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, mereka beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen staf.

Selain itu, perhotelan non penanganan karantina, beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen staf.

Dalam aturan PPKM Darurat baru ini juga mengatur operasional industri orientasi ekspor. Dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Baca juga: Aparat Tutup Akses Olahraga di GDC Hingga Pertigaan Sektor Melati

“Beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen staf hanya di fasilitas produksi atau pabrik, serta 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,” sebut di dalam aturan itu.

Sedangkan untuk sektor kritikal, kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat beroperasi 100 persen tanpa ada pengecualian.

Aturan PPKM Darurat Nakes

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC) Kota Depok Dadang Wihana menyebutkan, dengan aturan itu, khusus tenaga kesehatan (Nakes) yang bekerja di Kota Depok cukup menunjukan kartu saksi berupa Id card. “Khusus untuk nakes di wilayah kerja Depok cukup tunjukan ID Card,” sebut dia. (lala/*)