Terancam Penjara dan Denda Rp 1 M, Kementerian Kominfo Blokir Akun M Kece  

Ilustrasi Kementerian Kominfo blokir konten negatif (Istimewa)
Ilustrasi Kementerian Kominfo blokir konten negatif (Istimewa)

DepokToday- Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah mengambil langkah tegas terhadap penyebaran konten yang dilakukan oleh akun Youtube M. Kece lantaran diduga memiliki muatan penodaan agama.

Terkait hal itu, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 20 video dari akun Youtube M. Kece, serta satu video dari platform TikTok.

Langkah tegas ini dilakukan Kementerian Kominfo karena khawatir informasi yang disampaikan M. Kece dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Kementerian Kominfo juga berupaya melakukan koordinasi dengan para pengelola platform, serta kementerian atau lembaga terkait untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaaan konten tersebut.

Jeratan Pidana M. Kece

Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan, dari sisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tindakan pemilik akun Youtube M. Kece dapat dikategorikan sebagai pembuatan konten yang melanggar pasal 28 ayat 2 jo.

Kemudian Pasal 45A yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Tindakan Kementerian Kominfo untuk M. Kece

Upaya penanganan konten terhadap akun Youtube M. Kece dilakukan sesuai dengan beberapa ketentuan perundangan berikut, antara lain:

PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), khususnya pada Pasal 5 terkait larangan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memuat konten yang melanggar aturan dan Pasal 96 terkait klasifikasi dan definisi konten yang melanggar peraturan.

Peraturan Menteri (PM) No. 5 tahun 2020, khususnya Pasal 13 mengenai kewajiban pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang dilarang, serta Pasal 15 mengenai ketentuan waktu serta prosedur pemutusan akses konten yang dilarang.

Serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

“Patroli siber selama 24/7 untuk menemukan dan menindaklanjuti konten-konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan terus dilakukan,” kata Dedy dikutip pada Senin 23 Agustus 2021.

Baca Juga: Bikin Resah Umat, Wagub Uu Ruzhanul Ultimatum Muhammad Kece

Terkait hal tersebut, Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus menjaga perdamaian, baik di ruang fisik maupun ruang digital.

“Jika masyarakat menemukan konten yang melanggar undang-undang, termasuk penodaan agama, termasuk yang diduga memiliki muatan penodaan agama dan atau informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dapat dilaporkan melalui aduankonten.id dan kanal pengaduan lain yang disediakan,” ucap Dedy. (rul/*)