Tekan Angka Pengangguran, Intan Bangun BLK di Ponpes

Peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Arqam, Jalan Maksum, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Depok. (Istimewa)

SAWANGAN- Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Intan Fauzi, meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Arqam, Jalan Maksum, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Depok, pada Kamis 11 Februari 2021.

“Jadi ini aspirasi saya di DPR RI, ini adalah anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN Tahun Anggaran 2020, melalui Kementerian Tenaga Kerja. Alhamdulillah ada enam BLK dan seluruhnya untuk ponpes, salah satunya ada di Depok,” katanya dikutip pada Jumat 12 Februari 2021

Baca Juga: Politikus PAN Ini Serahkan Bus Sekolah Gratis Untuk Depok

Adapun nilai keseluruhan dari bantuan tersebut mencapai Rp 900 juta.  Intan berharap, BLK ini bisa bermanfaat bagi santri dan warga sekitar.

“Alhamdulillah bisa selesai tepat waktu dan ini sudah kita mulai dan mudah-mudahan melahirkan enterprener-enterprener baru.”

Menurutnya, keberadaan BLK sangat penting ditengah situasi sulit seperti sekarang ini. Terlebih, Depok adalah salah satu kota di Jawa Barat yang jumlah penganggurannya cukup tinggi.

“Sehingga kita berharap generasi muda bisa belajar di BLK ini, memanfaatkan BLK ini. Karena tujuannya adalah dengan adanya balai latihan kerja, mereka siap kerja,” ujarnya

Anggota DPR Fraksi PAN, Intan Fauzi (jilbab putih) saat meninjau BLK di Modern Muhammadiyah Darul Arqam (Istimewa)

Sementara itu, Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, mengungkapkan, kesejahteraan para guru di pondok pesantren dan madrasah sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19.

“Ya memang kan ini masalah nasional yang dihadapi oleh pendidikan agama, khususnya guru-guru pesantren dan madrasah. Memang mereka ini gajinya masih sangat rendah,” katanya saat menghadiri peresmian BLK di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Arqam.

Terkait hal itu, Abdul berpendapat perlu ada perhatian lebih dari pemerintah. Terlebih setelah pesantren ditetapkan sebagai lembaga pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.

“Menurut saya perlu ada keberpihakan dari pemerintah di semua struktur, khususnya dari anggaran tingkat APBN.”

Karena, lanjut Abdul, madrasah dan pesantren ini strukturnya langsung di bawah Kementerian Agama.

“Sehingga bagaimana ada keberpihakan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah dan pesnatren dan dan itu kan bisa dilakukan dengan kerja sama antara Kementrian Agama dengan Komisi 8 DPR,” tuturnya

Persoalan ini, tegas Abdul, tidak boleh dianggap sebagai masalah yang sederhana.

“Meskipun demikian perlu dicarikan formula agar lembaga pesantren madrasah lebih mandiri, tidak sepenuhnya tergantung pada dana pemerintah yang dengan kemandiriannya itu bisa meningkatakn kesejahteraan guru dan pegawai lainnya,” kata dia

Salah satunya langkah yang dinilai tepat adalah dengan memanfaatkan BLK seperti yang dibangun di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Arqam, Depok. (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here