Tangkal Fitnah, Petugas Pajak Sebar Alat Khusus di Restauran

Wali Kota Depok, Mohammad Idris (tengah) bersama sejumlah petugas pajak dari BKD (DepokToday, Rul)

MARGONDA- Pemerintah Kota Depok memasang alat perekam data transaksi online di sejumlah restauran, hotel, tempat hiburan hingga area parkir. Cara ini dinilai ampuh untuk meningkatkan pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan, alat berbasis digital itu digunakan untuk menghilangkan kecurigaan antara penarik pajak dengan wajib pajak. “Dengan adanya alat seperti ini. Tentunya dampaknya kenaikan target pajak dan dampak krusialnya PAD kita juga meningkat,” katanya pada Kamis 16 Januari 2020

Saat ini, alat tersebut baru terpasang di sekira 50 titik. “Alat ini dari CSR dan sifatnya sewa pakai tiga tahun, mudah-mudahan nanti meningkat,” ujarnya

Ketika disinggung apakah para pelaku usaha diwajibkan memiliki alat ini, Idris mengaku hal itu tergantung dari kesadaran masing-masing wajib pajak.

“Secara aturan perundangan sudah dibuat ada aturannya. Kalo dikatakan harus ya harus. Kalo wajib ya dalam konteks apa nih, kalo dalam konteks agama saya belum ada fatwanya. Tidak hanya penyediaan alat tapi juga kesadaran wajib pajak,” jelasnya

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana juga mengakui, salah satu alasan program tersebut adalah untuk menghilangkan kecurigaan antara wajib pajak dan petugas pajak.

“Kita enggak mau terjadi fitnah, bahwa mereka (wajib pajak) misalnya ada isu bayar Rp 1 juta setor Rp 800 ribu, nah kita mau hilangkan kesan itu. Makanya dengan sistem ini kita bisa memonitor. Jadi tidak ada fitnah dengan petugas kita, sehingga petugas-petugas kita jadi selamat.”

Kemudian, alat perekam data transaksi online ini dinilai sebagai solusi dari keterbatasan jumlah pegawai pajak.

“Petugas pajak yang ada saat ini kan terbatas, hanya 13 orang mengawasi 11 kecamatan. Dan itu bukan hanya mengawasi satu jenis pajak, tapi juga sembilan jenis pajak,” kata Nina

Selain itu, Nina menilai alat ini juga jadi solusi untuk memudahkan para wajib pajak. “Mereka tidak perlu lagi menghitung berapa bulan omsetnya, ini sudah terekam langsung oleh kita. Mereka (pelaku usaha) tinggal melapor setiap bulan dan laporan pun secara online. Bayar pajaknya langsung ke kas daerah enggak ke petugas kita.”

Alat berbasis digital itu, lanjut Nina bisa didapatkan dengan cara berkoordinasi ke bagian pajak Pemkot Depok. “Kedepan kita coba cari CSR dari perusahaan-perusahaan lain atau bank-bank lain yang bekerjsama dengan kita (Pemkot Depok) soal penagihan pajak,” terangnya

Nina menegaskan, tidak ada sanksi bagi para pelaku usaha yang belum memiliki alat tersebut. “Kita saat ini persuasif dulu, dan ini program awal.”

Program ini bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan lembaga anti rasuah itu menargetkan pada Pemkot Depok minimal 50 persen dari jumlah wajib pajak (restauran, hiburan, air tanah, hotel).

“Saat ini wajib pajak komersil di Depok ada 1.100, nanti akan kita coba kembangkan, kita akan cari CSR yang lain.”

Nina menambahkan, PAD untuk pajak pada 2020 ditargetkan lebih dari Rp 1,2 triliun.

“Kalau tahun kemarin (2019) Rp 1,03 triliun. Artinya pendapatan pajak kita sudah diatas Rp 1 triliun. Peningkatan itu kan satu hal yang enggak mudah, makanya kita harus inovasi. Kalau kita diam itu tidak akan tercapai,” katanya. (rul/*)