Tanggapi Raperda Kota Religius, Pengamat Diminta Jangan Asal Bunyi

0
189
Ade Supriyatna.(DepokToday/Eru)

KOTA KEMBANG-Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyayangkan celoteh pengamat yang menyinggung kewarasan legislator DPRD Depok dalam hal memasukan usulan Raperda Penyelenggaraan Kota Religius.

“Beliau jangan asal bunyi, sekelas profesor harus paham dulu apa yang diucapkan. Yang diatur dalam raperda kota religius adalah bagaimana pemerintah bersama seluruh stakeholder mewujudkan peningkatan tatanan kehidupan yang berakhlak sesuai norma yang berkembang, dengan tetap berpedoman pada peratuan perundang-undangan,” ujar Ade Supriyatna, Rabu (1/7/2020).

Dijelaskannya, pemerintah daerah mengurusi masalah sosial, perlindungan masyarakat, juga menerima pelimpahan sebagian kewenangan absolut tentang dukungan pemerintah daerah dalam hal peningkatan kegiatan keagamaan, sesuai pasal 10 ayat 2 Undang Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Di sini akan diatur mengenai fasilitasi dan dukungan pemerintah terhadap pembimbing rohani, pembangunan tempat ibadah, dukungan pengembangan pendidikan keagamaan, perlindungan masyarakat dalam hal beribadah, dan lain-lain. Jadi tidak akan masuk ranah pribadi dan menghukum seseorang yang tidak menjalankan ibadah,” paparnya.

Mengenai sanksi, katanya lagi, yang diberikan pun terkait perlindungan masyarakat. Contoh, ada perusahaan atau tempat kerja yang melarang karyawannya menggunakan jilbab, ini akan diatur sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Usulan Pemerintah Kota Depok terkait raperda Penyelenggaraan Kota Religius sudah melalui tahapan pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Depok, sampai ditetapkan dalam sidang paripurna, Senin 29 Juni 2020.

“Jadi mempertanyakan kewarasan legislator terkait keputusan yang sudah diambil dalam forum tertinggi, yaitu paripurna adalah bentuk kebodohan dan penghinaan kepada lembaga DPRD Depok,” tegasnya.

Sesuai Aturan

Anggota Bapemperda DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah, menambahkan masuknya usulan Raperda Kota Religius, bersama sembilan raperda yang lain sudah sah dan sesuai tata tertib.

“Pengambilan keputusan hari minggu, 28 Juni 2020, sudah melalui persetujuan pimpinan rapat dan pimpinan DPRD, sebagaimana bunyi pasal 123 ayat (4) : Waktu rapat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pimpinan DPRD atau pimpinan rapat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.

Lebih lanjut diutarakannya, rapat pembahasan yang berlangsung dari 25 Juni 2020, sedianya mengambil kesimpulan final di hari Sabtu 27 Juni 2020. Karena belum tercapai kesepakatan, pimpinan rapat ketua Bapemperda) atas persetujuan pimpinan DPRD dan peserta rapat, bersepakat melanjutkan pengambilan keputusan pada Minggu, 28 Juni 2020.

“Saya mengajak seluruh anggota DPRD Kota Depok untuk menghormati kesepakatan dan keputusan yang telah diambil, baik dalam rapat Bapemperda, maupun rapat paripurna yang sudah mengetok palu menetapkan 10 usulan raperda masuk dalam Program pembentukan peraturan daerah (propemperda) DPRD Depok tahun 2021,” ucapnya.

(eru)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here