Sri Mulyani Tambah Anggaran COVID Rp 214,95 Triliun, Ini Rinciannya

Menteri Keuangan atau Menkeu RI, Sri Mulyani. (Tangkapan layar Youtube Kemenkeu RI)
Menteri Keuangan atau Menkeu RI, Sri Mulyani. (Tangkapan layar Youtube Kemenkeu RI)

DEPOK- Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani memastikan bakal menambah lagi anggaran bidang kesehatan menjadi sebesar Rp 214,95 triliun. Kebijakan ini dilakukan pemerintah sebagai respon atas meningkatnya jumlah pasien yang terpapar COVID-19.

“Untuk klaim perawatan pasien, dengan jumlah bed occupancy rate naik berarti jumlah pasien meningkat, saat ini anggarannya sudah ada Rp 40 triliun ini termasuk tagihan yang Tahun 2020,” kata Sri Mulyani dikutip pada Rabu 21 Juli 2021.

“Kami akan menambahkan Rp 25,87 triliun lagi di dalam rangka untuk mengantisipasi biaya perawatan pasien. Jadi total alokasi anggaran untuk perawatan pasien COVID-19 akan mencapai Rp 65,9 triliun,” sambungnya.

Baca Juga: Viral, Pensiunan Polri Ini Bagi-bagi Duit Saat PPKM Darurat

Melansir kemenkeu.go.id, Sri Mulyani menjelaskan, saat ini pemerintah sedang membangun berbagai rumah sakit darurat dalam mengantisipasi kenaikan jumlah pasien COVID-19.

Bahkan sejumlah asrama haji dikonversi menjadi rumah sakit darurat di antaranya adalah asrama haji yang ada di Pondok Gede, Surabaya, Boyolali, Bandung, dan Yogyakarta.

Ia menyebut, semua membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,75 triliun untuk melengkapi perlengkapan medis di sejumlah asrama haji dan mengkonversikannya menjadi rumah sakit darurat.

Sri Mulyani mengatakan, untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) juga diberikan tambahan karena dengan adanya tambahan rumah sakit darurat maka membutuhkan tambahan nakes.

Rekrut Besar-besaran Tenaga Medis

Pemerintah akan merekrut 3 ribu dokter baru dan 20 ribu perawat. Dengan demikian maka pemerintah menambahkan anggaran sebesar Rp 1,08 triliun di atas Rp 17,3 triliun bagi insentif nakes, baik yang di pusat maupun di daerah, sehingga total alokasi anggaran adalah Rp 18,4 triliun.

Dan sekarang juga akan dibagikan obat-obat bagi para masyarakat yang terkena COVID tapi melakukan isolasi mandiri, paket obat isoman disediakan sebanyak 2 juta paket.

“Ini terutama untuk menghindari banyak keluhan bahwa obat-obat hilang di pasaran. Kita mengalokasikan yang tadinya Rp 770 milyar kita tambah Rp 400 miliar sehingga mencapai Rp 1,17 triliun,” katanya.

Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan, Presiden meminta kepada TNI-Polri dan bidan BKKBN untuk membantu pelaksanaan vaksinasi supaya bisa terkejar target 2 juta atau bahkan 3 juta perharinya.

Sri Mulyani Beberkan Dana Pengamanan PPKM

Target yang diberikan untuk TNI-Polri adalah 30 juta orang yang divaksin, sementara target yang diberikan kepada bidan adalah 37 juta orang yang divaksin. Alokasi anggaran yang disediakan untuk tenaga-tenaga yang melakukan vaksinasi sebesar Rp 1,96 triliun.

Ia menyebut, pada pelaksanaan program penebalan PPKM Mikro yang membutuhkan lebih banyak personel untuk menjaga masyarakat, memberikan edukasi, dan membantu masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah menambahkan anggaran sebesar Rp 790 milyar bagi TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya membantu aparat di daerah mengimplementasikan kebijakan PPKM Mikro.

Aparat memutar balik sejumlah kendaraan di titik lokasi penyekatan pada hari pertama PPKM Darurat di Kota Depok. (DepokToday.com)
Aparat memutar balik sejumlah kendaraan di titik lokasi penyekatan pada hari pertama PPKM Darurat di Kota Depok. (DepokToday.com)

Saat ini, pemerintah juga sedang berupaya menambah jumlah suplai oksigen. Untuk itu Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp370 miliar untuk pengadaan suplai oksigen baik dari dalam maupun dari luar negeri.

“Untuk anggaran vaksinasi kita berikan Rp 57,84 triliun. Untuk anggaran pengadaan vaksin ada Rp 47,6 triliun dan anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi di daerah ada Rp 6,5 triliun yang ini sebetulnya masuk di APBD,” katanya

“Ini nanti yang akan kita intercept untuk bisa kita alihkan ke program vaksinasi TNI-Polri dan kepada BKKBN yang bidan-bidannya akan melakukan vaksinasi. Dimobilisir untuk menyelenggarakan vaksinasi mencapai target diatas 2 juta perhari,” timpalnya lagi.

Sementara itu, untuk anggaran insentif perpajakan dialokasikan sebesar Rp 20,85 triliun. Insentif ini diberikan dalam bentuk pembebasan pajak atau pajak yang ditanggung pemerintah untuk vaksin dan alat kesehatan.

Terakhir, untuk anggaran penanganan kesehatan lainnya seperti testing, tracing, dukungan gugus tugas dan penanganan kesehatan di daerah dialokasikan sebesar Rp 45,93 triliun. (rul/*)