Sri Mulyani : APBN Tak Cukup Untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Menteri Keuangan atau Menkeu RI, Sri Mulyani. (Tangkapan layar Youtube Kemenkeu RI)
Menteri Keuangan atau Menkeu RI, Sri Mulyani. (Tangkapan layar Youtube Kemenkeu RI)

JAKARTA – Pemerintah berkomitmen akan menurunkan emisi karbon, sebagai upaya mitigasi perubahan iklim atau climate change yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Komitmen itu tertuang dalam Perjanjian Paris atau Paris Agreement 2016 yang telah diratifikasi kedalam UU No 16 tahun 2016.

Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, diperlukan dana sebesar US$ 247,2 miliar atau setara dengan Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030. Artinya, negara perlu menyiapkan dana tiap tahunnya sekitar Rp 266,6 triliun.

Baca Juga : Sri Mulyani Katakan Akan Ada Ancaman Baru di Dunia Seperti Covid-19

Anggaran itu, diakui oleh Sri Mulyani, lebih besar daripada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang hanya Rp 173 triliun.

“Ini pasti tidak akan memadai, di dalam APBN kita, alokasi yang tiap tahunnya untuk climate change hanya sebesar 4,1 persen atau sekitar Rp 86,7 triliun per tahun, dibandingkan kebutuhannya sebesar Rp 266 triliun,” kata Sri Mulyani dalam diskusi webinar tentang climate change yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, Jumat 11 Juni 2021.

Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan, perlu target yang lebih ambisius untuk bisa mewujudkan komitmen tersebut. Ia menyebut, masyarakat Indonesia harus bisa bergotong-royong mengantisipasi ancaman itu.

Baca Juga : Begini Cara Sri Mulyani Tanamkan Toleransi

“Harus dilakukan gotong-royong semua pihak, yakni antara pemerintah, swasta, para filantropis, dan terutama masyarakat,” kata Sri Mulyani. “Untuk mengatasi masalah perubahan iklim bukan sebuah upaya yang murah dan gratis.”

Sri Mulyani mengatakan, dalam Nationally Determined Contribution (NDC), salah satu poin dalam Paris Agreement 2016, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen dengan usaha sendiri atau 41 persen dengan dukungan internasional.

“Upaya penurunan emisi karbon untuk bisa mencapai komitmen tersebut sudah diterjemahkan pada program nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah diantaranya program Prioritas Nasional nomor 6,” kata Sri Mulyani. (ade/*)