Spanduk Provokatif Hingga Pelanggaran APK Warnai Pilkada Depok

Simulasi pengamanan Pilkada Depok (Istimewa)

SAWANGAN- Tak hanya soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menerima sejumlah laporan lain terkait masalah kampanye di Kota Depok.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Depok, Dede Selamet Permana mengatakan, aduan tersebut di antaranya soal dugaan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

“Iya, selain ASN ada beberapa juga yang sedang kami selidiki, misalnya APK yang dipasang di rumah ibadah atau aktivitas kampanye di rumah ibadah, atau dipasang di pagar sekolah,” kata Dede, Kamis 5 November 2020

Menarik Lainnya: Spanduk Provokasi Muncul Misterius di Pasar Kemirimuka

Kemudian, Bawaslu Depok juga mendapati laporan terkait spanduk bernada provokatif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.

“Jadi informasi-informasi itu sedang kami tindak lanjuti juga. Kalau spanduk provokatif sudah dicopot di daerah Sawangan,” katanya

Sebelumnya, Bawaslu juga menerima laporan terkait netralitas ASN.

“Kalau yang dilaporkan diduga terlibat aktif ada tiga orang. Mereka dilaporkan karena disebut hadir dalam kampanye,” ujarnya

Meski begitu, Dede mengaku belum bisa banyak berkomentar karena laporannya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

“Masih berlangsung (penyelidikannya), jadi belum bisa banyak cerita. Tapi yang jelas point utamanya adalah diduga beliau-beliau ini hadir dalam kampanye,” katanya

Jika terbukti melanggar, kata Dede, maka temuan tersebut akan diteruskan pada pihak yang berwenang, yakni Komisi ASN di pemerintah daerah.

“Kami sifatnya hanya meneruskan, memberikan rekomendasi terkait apa saja yang catatan pelanggaran. Kalau sanksi bukan dari Bawaslu, tapi dari Komisi ASN.”

Ketika disinggung status ketiga ASN yang dilaporkan itu, Dede belum bisa memberikan bocoran. “Pejabat atau pegawai, nah ini yang perlu kami dalami lagi,” katanya

Untuk diketahui, Pilkada Depok 2020 diikuti oleh dua pasangan calon wali-wakil wali kota. Mereka adalah Pradi Supriatna-Afifah Alia dari nomor urut satu dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono dari nomor urut dua.

Idris dan Pradi adalah petahana yang menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota periode 2016-2021. Kini, keduanya berpisah dan menjadi rival dalam ajang demokrasi lima tahunan tersebut. (rul/*)