Soal Rangkap Jabatan Rektor, BEM FH UI Tegas Menolak dari Awal

Rektor UI, Prof Ari Kuncoro (kiri) bersalaman dengan mantan Rektor UI, Prof, M. Anis (DepokToday.com)
Rektor UI, Prof Ari Kuncoro (kiri) bersalaman dengan mantan Rektor UI, Prof, M. Anis (DepokToday.com)

DEPOK –  Adanya perubahan statuta UI oleh Presiden Joko Widodo hingga menyebabkan Rektor UI Ari Kuncoro bisa merangkap jabatan menjadi Wakil Komisaris BRI direspon oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FH UI.

Seperti dilansir dari Suara.com, Wakil Ketua BEM FH UI Nadya menyebutkan, sejak awal, BEM UI, Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa (BK MWA UI UM), hingga Ombudsman RI menyatakan bahwa polemik rangkap jabatan Rektor UI telah melanggar aturan Pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tentang Statuta UI.

“Kami menolak dengan tegas rangkap jabatan yang dilakukan oleh rektor, serta mengecam perubahan statuta UI tanpa transparansi terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya, terutama mahasiswa,” sebut Nadya dilansir pada Rabu 21 Juli 2021.

Dia mengatakan, apa yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan cara untuk menyelamatkan Rektor UI Ari Kuncoro dari masalah yang dideranya.

Baca juga: Rangkap Jabatan Komisaris BRI, Segini Kekayaan Rektor UI

“Sungguh ironis, pelanggaran hukum yang seharusnya ditindak dengan tegas malah diselesaikan dengan mengubah peraturan hukum terkait. Bukankah miris melihat hal tersebut terjadi di negara yang “katanya” negara hukum?,” kata dia.

Adanya sikap yang diambil Presiden ini membuat satu pertanyaan besar apakah hukum di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik.

BEM FH UI Pertanyakan Soal Hukum Indonesia

“Dengan demikian, timbul suatu pertanyaan, apakah Indonesia dengan tegas menegakkan hukum yang berlaku atau bersedia membelokkannya demi individu tertentu? Prof. Ari mungkin dapat menjawab pertanyaan itu,” terang dia.

Sebagai informasi, Rektor Universitas Indonesia atau UI, Prof. Ari Kuncoro yang sempat jadi sorotan karena rangkap jabatan sebagai komisaris bank plat merah kini bisa bernafas lega. Sebabnya, pemerintah telah merubah aturan terkait Statuta UI.

Dilansir dari Hops.id jaringan DepokToday.com, dengan demikian, larangan Rektor UI rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 sudah tak lagi berlaku. Sebab sudah terbit versi baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

“Benar, sudah ada PP Nomor 75 Tahun 2021 dan sudah diundangkan,” kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tubagus Erif Faturahman dikutip pada Rabu 21 Juli 2021. Baca selengkapnya: Weh, Aturan Terkait Statuta Diubah, Rektor UI Bisa Rangkap Jabatan. (lala/*)