Sinyal PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu, Gelombang PHK Hantui RI

PPKM Darurat. Sejumlah pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan saat masuk ke Margo City (DepokToday.com)
PPKM Darurat. Sejumlah pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan saat masuk ke Margo City (DepokToday.com)

JAKARTA- Pemerintah menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat selama 4-6 minggu.

Itu lantaran risiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip pada Selasa 13 Juli 2021.

Terkait hal itu, kata Sri Mulyani, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus COVID-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas aturan, serta kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Sri Mulyani pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 akan melambat menjadi 4 persen sampai 5,4 persen dan pada Kuartal IV-2021 diperkirakan akan tumbuh 4,6 persen – 5,9 persen.

“Sehingga secara keseluruhan tahun diperkirakan hanya akan mencapai 3,7 persen sampai 4,5 persen,” katanya

Ancaman Gelombang PHK Imbas PPKM Darurat

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, menyebut bahwa pengusaha mal saat ini masih terus berjuang menghadapi ketetapan pemerintah terkait aturan tersebut.

Meski terus meringis, Alphonzus menyatakan, pengusaha mal masih berupaya maksimal untuk mempertahankan semua pekerja sambil berharap kebijakan tersebut tidak berkepanjangan.

“Jika ternyata PPKM Darurat berlarut dan berkepanjangan, maka tentunya PHK akan sulit dihindari,” katanya.

Selain ancaman PHK, dia melanjutkan, keputusan pemerintah itu juga membuat sejumlah penyewa gerai menarik diri dari mal. Meski belum ada penyewa besar yang menghentikan usahanya, tapi Alphonzus tak ingin nasib nahas terus berlarut.

“Saat ini sudah ada beberapa penyewa yang memutuskan untuk menghentikan usahanya, dan dikhawatirkan akan semakin banyak jika PPKM Darurat berkepanjangan,” ungkap dia.

Baca Juga: PPKM Darurat Tutup Mal Lagi, Ketum APPBI Ngamuk: Terlambat!

Alphonzus pun berharap, pemerintah dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang dialami pengusaha mal akibat kebijakan ini. Semisal diminta tutup operasi tapi tetap ditagih pungutan pajak atau retribusi.

“Pusat Perbelanjaan harus tetap membayar berbagai tagihan meskipun hanya beroperasi secara terbatas, bahkan pada saat diminta tutup sekali pun,” pungkas Alphonzus. (rul/*)