Singgung Soal Rangkap Jabatan Rektor, BEM UI Turun ke Jalan

BEM UI gelar aksi protes terkait Statuta UI (Foto: DepokToday.com)
BEM UI gelar aksi protes terkait Statuta UI (Foto: DepokToday.com)

DepokToday- Kasus rangkap jabatan yang sempat dilakukan oleh Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Ari Kuncoro kembali berbuntut panjang. Kali ini, Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) UI menggelar aksi protes dengan turun ke jalan.

Mereka menggelar aksi damai di sekitar kampus UI yang berada di wilayah Depok pada Selasa 12 Oktober 2021.

Baca Juga: Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Depok Hari Ini, Selasa 12 Oktober 2021

Dalam keterangan resminya BEM UI mengingatkan, pada tahun 2020, kasus rangkap jabatan Rektor UI menjadi salah satu permasalahan yang disorot di lingkungan UI.

Tindakan rangkap jabatan ini dinilai melanggar Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia yang berisi larangan bagi rektor untuk merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

Baca Juga: Heboh Penampakan Ular Raksasa, Saking Gedenya Diangkut Pakai Alat Berat

Kasus rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia turut membawa sorotan kepada proses revisi Statuta Universitas Indonesia yang sedang berjalan pada saat yang bersamaan.

Kemudian, tepat pada hari Jumat, 2 Juli 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, revisi dari PP No. 68 Tahun 2013 yang sebelumnya berlaku.

Dianggap Tidak Transparan

Pemberlakuan statuta baru ini menuai banyak kritik di kalangan publik dikarenakan terdapat kecacatan baik secara formal maupun materiel sejak perumusannya.

Pengesahan akhir naskah Statuta UI yang dinyatakan tidak sesuai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi salah satu permasalahan yang menuntut adanya keterbukaan informasi selama proses revisi statuta.

Baca Juga: Daun Bidara, Tanaman Surga untuk Atasi Anak Bandel, Gini Caranya

Lain daripada itu, menurut BEM UI pengesahan Statuta UI baru menghasilkan beberapa cacat secara substansial, salah satunya adalah mengizinkan adanya kesempatan bagi rektor untuk lagi-lagi melakukan tindakan rangkap jabatan.

Mengikuti statuta baru yang bermasalah ini, aliansi BEM se-UI bersama perwakilan Dewan Guru Besar (DGB) telah mengajukan permohonan keterbukaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UI per Senin, 30 Agustus 2021.

Baca Juga: Ditonton Jutaan Kali, Aksi Nenek Berolahraga Pakai Jarik di Gym Viral

Lalu, kepada PPID tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) per Senin, 13 September 2021.

Hingga saat ini, aliansi belum mendapatkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pendukung transparansi terhadap revisi Statuta UI.

Sebagai bentuk tanggapan mahasiswa terhadap berbagai permasalahan yang mengitari Statuta UI baru, aliansi BEM se-UI menyelenggarakan aksi bersama IKM UI untuk mengawal isu tersebut.

Tuntutan BEM UI

Aksi ini dilakukan dalam rangka mendorong pemerintah untuk mencabut PP No. 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, kembali lagi, mengingat cacat formal dan materiel pada statuta baru ini.

Rektor UI, Ari Kuncoro saat peluncuran Makara UI Academy atau MUI Academy. Foto: Dokumentasi UI
Rektor UI, Ari Kuncoro saat peluncuran Makara UI Academy atau MUI Academy. Foto: Dokumentasi UI

Selanjutnya, mahasiswa menuntut adanya respons yang jelas serta transparansi atas dokumen-dokumen yang diajukan, baik dari pihak PPID UI maupun dari PPID tiga kementerian.

“Diperlukan adanya keterbukaan informasi terhadap tahapan perumusan, rancangan, dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses revisi Statuta UI,” sebut keterangan resmi yang diterima awak media, pagi ini.

Baca Juga: Berikan Kemudahan, Ini Jadwal Mobil Keliling PBB Depok di Pekan Ini

Lebih lanjut dalam keterangan itu BEM UI mengatakan, publik memiliki hak untuk meminta informasi publik dan mendapatkannya, sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni Pasal 13 Peraturan KIP dengan pelaksanaan aksi penolakan revisi statuta.

Besar harap akan timbulnya kesadaran publik terkait permasalahan-permasalahan pada PP No. 75 Tahun 2021 dan meningkatnya tekanan publik untuk turut mendorong pencabutan Statuta UI baru.

Baca Juga: Ari Kuncoro Resmi Lepas Jabatan di BRI, Demi UI?

Selain itu, perlu diingat bahwa hasil akhir revisi Statuta UI kurang seimbang dalam melibatkan 4 organ dan prosesnya luput dari partisipasi aktif sivitas UI, termasuk mahasiswa.

“Oleh sebab itu, diperlukan adanya kesadaran atas pentingnya pelibatan keempat organ dan mahasiswa dalam pembuatan dan revisi Statuta UI karena hasil akhir dari Statuta UI berpengaruh secara langsung kepada sivitas UI secara keseluruhan.” (rul/*)