Singgung Kenaikan Harga Minyak, 500 Buruh Depok Turun ke Jalan

Aksi unjuk rasa buruh Depok tutup sebagian Jalan Margonda (DepokToday.com)
Aksi unjuk rasa buruh Depok tutup sebagian Jalan Margonda (DepokToday.com)

DepokToday- Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Depok pada Rabu, 10 November 2021. Aksi damai tersebut diawali dengan longmarch dari Jalan Kartini sampai di depan kantor wali kota, Jalan Margonda, dan mendapat kawalan ketat aparat.

Unjuk rasa yang berlangsung sekira pukul 08:30 WIB tersebut sempat membuat arus lalu lintas dari arah Citayam dan Dewi Sartika macet cukup panjang sebelum akhirnya bubar sekira pukul 10:00 WIB.

Baca Juga: Mengenal Tole Iskandar-Margonda, Dua Pahlawan Kebanggaan Depok

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno menyebut, aksi damai ini diikuti sekira 500 orang. Ada lima point yang jadi tuntutan buruh dalam unjuk rasa tersebut.

“Yang pertama jelas, kami menuntut dicabutnya Undang-Undang Omnibuslaw, Undang-Undang Cipta Kerja,” katanya pada awak media usai melakukan orasi.

Baca Juga: Partai Buruh Menjalar ke Depok, Syahwat Politik Kaum Pekerja Gulingkan Omnibus Law

Menurut Wido, undang-undang tersebut lahir prematur tanpa dilengkapi atau disahkan dengan naskah akademik dan tak melibatkan kaum buruh.

“Harusnya kami lihat, dan lihat juga dong kondisi saat itu. Maka dari itu kami minta Undang-Undang Omnibuslaw dicabut,” jelasnya.

Baca Juga: Ngeri, Pemotor Ini Selamat Meski Dibacok Begal Depok Berkali-kali

Selanjutnya, point kedua dalam tuntutan ini adalah, para buruh Depok mendesak kenaikan upah 10 persen.

“Kita ketahui hari ini kenaikan sembako luar bisa, dari harga minyak, telur dan lain-lain, itu lebih dari 10 persen naiknya. Karen itu kami menuntut upah minimun 10 persen,” tuturnya.

Tuntutan ketiga, para buruh mendesak agar tetap memberlakukan undang-undang yang sudah ada, sebab Undang-Undang Omnibuslaw sampai saat ini masih digugat di Mahkamah Konstitusi atau MK.

Terkait hal itu, Wido juga menuntut agar diberlakukan Upah Minimun Sektoral atau UMSK.

“Karena kami ada sektor-sektor, ada sektor elektonik, pariwisata, otomotif dan lain sebagainya. Maka dari upah minimun itu wajib diundangkan dan disahkan.”

Baca Juga: Gampang Banget, Ini Ramuan Alami untuk Mengatasi Asam Lambung

Kemudian, dalam tuntutan yang ke-empat, para buruh Depok mendesak agar pemerintah mencabut surat edaran menteri yang melarang bupati atau wali kota merekomendasikan upah minimun.

“Yang terakhir, atau point ke lima, kami mendesak PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tanpa Omnibuslaw.”

Demo buruh (DepokToday.com)
Demo buruh (DepokToday.com)

Baca Juga: Pengusaha Korea Raib Setelah PHK 300 Buruh di Depok

Wido menilai, PKB yang ada di perusahaan-perusahaan saat ini sudah mencapai tingkat yang lebih baik dari Undang-Undang Omnibuslaw.

“Tapi gara-gara Omnibuslaw perusahaan minta direvisi, maka kami tolak,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, aksi pada hari ini baru pemanasan, sebab akan ada aksi lanjutan jika sejumlah tuntutan tersebut tak digubris. Wido mengklaim, nantinya jumlah massa yang turun ke jalan akan lebih besar dari aksi sekarang.

Upah Buruh Depok

Ketika disinggung berapa besaran Upah Minimum Kota (UMK) Depok saat ini, Wido menyebut, angkanya di kisaran Rp 4,3 juta/bulan.

“Tapi boleh diketahui, Undang-undang Omnibuslaw itu yang disahkan hanya UMP (Upah Minimum Provinsi). Nah UMP Jabar itu hanya Rp 1,8 juta. Bayangkan aja tempat industri di jabar upahnya terkecil, di bawah rata-rata,” katanya.

“Maka dari itu kami minta dinaikan yang layak di Jabar. Jika nanti Jabar tidak memberi kenaikan yang lebih baik, maka kami akan aksi ke Jabar,” sambungnya.

Baca Juga: Dituntut 3 Tahun, Pengacara Terdakwa Hoaks Babi Ngepet Bilang Perbuatan Kliennya Tak Timbulkan Keonaran

Menurut Wido, Pemerintah Kota Depok cukup kooperatif dengan segala tuntutan maupun aspirasi kaum buruh.

“Yang jelas dari tahun ke tahun rekomendasi dari Pemkot Depok berjalan, dan kami berharap tahun ini pun berjalan.” (rul/*)