Sentil Kepala Daerah Soal Data COVID, Puan Maharani: Harus Jujur

Puan Maharani.(Foto: Istimewa)
Puan Maharani.(Foto: Istimewa)

DEPOK- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani kembali  mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyajikan data terkait COVID-19 secara terbuka dan realtime.

Menurut dia, keterbukaan data akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan penetapan langkah penanganannya.

“Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi COVID sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat,” katanya disitat dari dpr.go.id pada Sabtu, 10 Juli 2021.

Politisi PDIP itu mengungkapkan, koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi COVID-19.

Dirinya mengaku tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus COVID-19.

Selain itu, Puan Maharani juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD tahun 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.

“Susun APBD yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, hilangkan hal yang tidak prioritas, dan harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022,” katanya.

Baca Juga: Aturan Baru PPKM Darurat, Resepsi Pernikahan Dilarang

Lebih lanjut Puan Maharani juga sempat menyingung soal pemetaan vaksinasi.

Menurut dia, itu penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lain sebagainya.

“Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” ujarnya. (rul/*)