Semrawutnya Pasar Kemirimuka karena PN Depok Belum Eksekusi Putusan

Suasana di Pasar Kemiri Muka, salah satu pasar tradisional di Kota Depok. (Depoktoday.hops.id)
Suasana di Pasar Kemiri Muka, salah satu pasar tradisional di Kota Depok. (Depoktoday.hops.id)

KEMIRIMUKA-Pedagang mengeluhkan semrawutnya kondisi Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji.

Legi, salah satu pedagang, kepada wartawan mengatakan saat ini kondisi Pasar Kemirimuka terlihat jorok, bau bahkan kerap banjir.

“Lihat saja sendiri kami enggak bohong kondisi Pasar Kemirimuka jorok, semrawut banyak sampah dan becek sehingga bisa menimbulkan penyakit,” keluhnya, Senin (30/3/2020).

Dia mengaku kerap ditanyakan para konsumen karena kondisi pasar seperti ini. “Setiap hari kami ditanyakan sama konsumen kapan sih Pasar Kemirimuka dibagusin? Saya jawab aja nunggu deklarasi eksekusi Pengadilan Negeri Depok,” katanya.

Legi berharap Pasar Kemirimuka segera direnovasi menjadi pasar yang aman, nyaman serta menjadi pasar tradisional modern di Kota Depok.

“Ya saya sih masalah Pasar Kemirimuka selesai dan jangan berlarut larut kasihan kami disini jualannya,” imbuhnya.

Sebelumnya pedagang Pasar Kemirimuka meminta kepada Pengadilan Negeri (PN) Depok untuk segera melakukan eksekusi terhadap putusan eksekusi, yang sebelumnya tertunda sejak 19 April 2018 lalu.

Lahan Pasar Kemiri Muka telah lama menjadi sengketa antara Pemerintah Kota Depok dengan PT Petamburan Jaya Raya.

Padahal PT Petamburan Jaya Raya sudah menang hingga 9-0 ditingkat Mahkamah Agung bahkan putusannya sudan inkrah.

“Kami inginkan putusan PN Depok dan MA yang sudah inkrah harus segera dilaksanakan karena sudah tertunda,” tandas Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kemirimuka, Yaya Barhaya.

Yaya menegaskan saat ini para pedagang benar-benar memberikan dukungan kepada Pengadilan Negeri Kota Depok untuk segera melakukan pembacaan deklrasi eksekusi.

Dikatakannya, seharusnya pembacaan deklrasi eksekusi Pasar Kemirimuka dilakukan pada bulan Juni atau Juli lalu.
2019.

Ada alasan saat pelaksanaan pembacaan deklarasi eksekusi ditunda karena pada tahun 2019 merupakan tahun politik pada pemilihan presiden dan legislatif.

(hen)