Sekda, Inspektorat dan Dua Staf Ahli Lolos Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta

Deretan bakal calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta dari unsur Pemerintah Daerah. (DepokToday)
Deretan bakal calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta dari unsur Pemerintah Daerah. (DepokToday)

DepokToday – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta sedang melakukan seleksi jabatan Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah.

Tahapannya telah dimulai sejak tanggal 13 September 2021 dan direncanakan akan berakhir pada tanggal 27 September 2021 mendatang.

Ketua Panitia Seleksi, Bambang Heru Susanto mengatakan, dari hasil seleksi administrasi, ada empat pelamar yang lolos untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta.

“Keempat calon dewan pengawas itu antara lain, Diah Sadiah, Firmanudin, Supian Suri, dan Usman Haliyana,” kata Bambang dilansir dari situs resmi PDAM Tirta Aasasta, Sabtu 18 September 2021.

Baca Juga: Mantap! PDAM Tirta Asasta Kota Depok Perluas Area Pelayanan

Bambang mengatakan, para peserta yang lolos seleksi administrasi akan melalui tahap akhir yaitu Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang akan dilaksanakan secara daring online atau tatap muka pada 20 hingga 21 September 2021 dan Pengumuman hasil UKK akan terbit pada 27 September 2021.

“Undangan dan teknis pelaksanaan UKK akan dikirimkan ke alamat email masing-masing bakal calon, peserta yang tidak mengikuti UKK dinyatakan gugur.” kata Bambang.

Baca Juga: Tim Akar Rumput Dukung Perluasan Area Jaringan PDAM Tirta Asasta

Persyaratan Jadi Dewan Pengawas

Berdasar surat panitia seleksi No: 539/03-pansel tertanggal 13 September 2021, ada 11 persyaratan yang wajib dipenuhi bagi calon Dewan Pengawas diantaranya sehat jasmani dan rohani; memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

Selanjutnya, memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

Berijazah paling rendah S-1; berusia paling tinggi 60 tahun saat mendaftar pertama kali; tidak pernah dinyatakan pailit; tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; tidak menjalani sanksi pidana,

Terakhir, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif. (ade/*)