Sebut Jumlah Warga Divaksin Hampir 40 Persen, Idris Akui Ada Beda Data

Wali Kota Depok, Mohammad Idris telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan operasi yustisi dan pemeriksaan rapid test antigen pada pemudik dan warga pendatang guna mencegah penyebaran COVID-19. (Depoktoday.com)
Wali Kota Depok, Mohammad Idris telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan operasi yustisi dan pemeriksaan rapid test antigen pada pemudik dan warga pendatang guna mencegah penyebaran COVID-19. (Depoktoday.com)

DepokToday – Program vaksinasi terus digencarkan oleh pemerintah. Namun, masih ada persoalan yang terjadi, yaitu beda data orang yang mendapat vaksinasi antara pusat dengan pemerintah daerah. Wali Kota Depok Mohammad Idris membenarkan hal tersebut.

Dia menyebutkan, harmonisasi penyesuaian data itu terus dilakukan pihaknya. Pada wilayah aglomerasi, persoalan data  ini menjadi perhatian khusus karena kerap terjadi perbedaan.

Saat ini kata Idris, jumlah warganya yang telah mendapat vaksin hampir mencapai 40 persen dari target sebanyak 1,6 juta warga.

“Dari 1,6 juta (warga Depok), hampir 40 persen. Jangan melihat Pusdatin   (Pusat Data dan Informasi) karena belum diharmonisasi dengan data kita, sedang diproses paling cepat seminggu. Belum lagi pikobar Jawa Barat jadi ini warga aglomerasi jadi perhatian khusus terkait masalah pendataan,” sebut Idris usai memantau kegiatan vaksinasi di Kantor Kecamatan Cilodong, Senin 16 Agustus 2021.

Baca Juga: Positivity Rate COVID-19 Depok 12,77 Persen, Idris: Terjadi Tren Perbaikan yang Signifikan

Untuk saat ini menurut dia, program pemberian vaksin masih terus dilakukan pihaknya. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan vaksinasi kepada warga. “Vaksinasi harapan kami  memang Minggu ini datang lagi juga jangan diabaikanm, “ ucap dia.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes drg. Widyawati mengakui, adanya beda data karena keterlambatan dalam pembaharuan pelaporan dari daerah akibat keterbatasan tenaga kesehatan dalam melakukan input data. Itu terjadi juga akibat tingginya kasus di daerah mereka pada beberapa minggu lalu.

”Tingginya kasus (COVID) di beberapa minggu sebelumnya membuat daerah belum sempat memasukkan atau memperbarui data ke sistem NAR Kemenkes.” terangnya.

”Lonjakan-lonjakan anomali angka kematian seperti ini akan tetap kita lihat setidaknya selama dua minggu ke depan,” tambah Widyawati. (lala/*)