SatpolPP Ultimatum Klaster COVID di Perkantoran, Dendanya Rp 50 Juta

KasatpolPP Kota Depok, Lienda (Istimewa)

MARGONDA– Pemerintah Kota Depok, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) bakal menggelar razia pada sejumlah perkantoran dan tempat usaha. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster baru COVID-19, di kota tersebut.

Kepala SatpolPP Kota Depok, Lienda Ratna Nurdianny menuturkan, operasi atau razia perkantoran dan tempat usaha rencananya bakal dilakukan pekan depan. Adapun sasarannya adalah fasilitas penunjang pencegahan COVID-19.

Seperti, wajib mengenakan masker, penyediaan alat cek suhu tubuh, kemudian tempat cuci tangan beserta sabun cair atau hand sanitizer, dan aturan jaga jarak.

“Kadang-kadang ditemukan ada wastafel tapi tidak ada sabunnya. Ada wastafel tapi tidak ada airnya. Ini (razia) adalah upaya pencegahan supaya tidak timbul klaster-klaster di perkantoran,” kata Lienda saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu 26 Agustus 2020

Jika nanti ditemukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan protokol pencegahan COVID-19, maka SatpolPP bakal memberikan sanksi denda administratif senilai Rp 50 ribu hingga Rp 50 juta.

“Jika ditemukan pelanggaran, sanksinya mungkin sudah ke denda ya. Denda diketentuannya yang melanggar aturan pencegahan COVID itu dari Rp 50 ribu sampai Rp 50 juta,” ucap Lienda

Keputusan itu merujuk pada Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun demikian, kata Lienda, sanksi denda tergantung pada jenis pelanggaran dan kondisi dilapangan.

“Kantor, pabrik, atau perusahaan besar kita lihat tingkat dan kondisi pelanggarannya. Misalnya ada banyak pegawai, itu potensi terjadinya klaster maka dendanya tinggi, antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta.”

Lebih lanjut Lienda menegaskan, inti dari penindakan bukan ingin membebani seseorang, tapi ingin memberikan pemahaman atau menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan ditengah pandemi saat ini.

Lienda berharap, dengan adanya razia, masyarakat lebih sadar dan disiplin guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menurutnya, sanksi itu hanya efek jera, agar seseorang tidak mengulangi kesalahan yang sama dan berdampak kepada banyak pihak.

“Masyarakat harus kita gugah tingkat kedisiplinannya. Masker sudah kewajiban dan kebutuhan saat ini. Dengan bermasker, melindungi diri sndiri dan orang lain.” (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here