Satpol PP Segel 103 Rumah dan Ruko di Sawangan Depok

Satpol PP gerbek aktivitas penambangan liar di Depok (Depoktoday.com)
Satpol PP gerbek aktivitas penambangan liar di Depok (Depoktoday.com)

SAWANGAN- Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, menyegel sebanyak 103 rumah di kawasan Sawangan, Depok. Langkah tegas itu dilakukan lantaran perumahan tersebut dianggap belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok, Taufiqurakhman menyebut, penyegelan telah sesuai dengan surat pelimpahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.

“Sebanyak 103 rumah yang masuk ke dalam Perumahan Jayana Residance kita segel,” katanya dikutip pada Selasa 1 Juni 2021.

Penyegelan dilakukan karena pihak pengembang dianggap telah melanggar peraturan daerah atau Perda.

Baca Juga: Jajakan Wanita Penghibur dan Minol, 12 Kafe Dibidik Satpol PP

Selain rumah, Satpol PP juga menyegel sejumlah ruko tak jauh dari perumahan tersebut.

“Ada delapan ruko yang kami segel dan pelanggarannya sama yaitu tidak memiliki IMB,” jelasnya.

Adapun jenis pelanggaran yang dimaksud tertuang dalam Perda nomor 3 Tahun 2019 tentang perizinan dan non perizinan.

Satpol PP Ancam Bongkar Rumah Tak Berizin di Depok

Kemudian, Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah. Selain itu terdapat juga Perda yang dilanggar, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang bangunan dan IMB.

“Jadi banyak Perda yang dilanggar makanya Pemerintah Kota Depok bertindak tegas melakukan penyegelan,” katanya.

Namun apabila pemilik bangunan tidak melakukan pengurusan dan mengindahkan penyegelan yang dilakukan Satpol PP, bukan tidak mungkin bangunan akan dilakukan pembongkaran.

Saat ini, pemilik bangunan diberikan waktu selama enam bulan untuk melakukan pengajuan IMB di DPMPTSP.

“Apabila selama waktu enam bulan tersebut sesuai dengan berita acara pemilik bangunan tidak melakukan pengurusan izin, Satpol PP Kota Depok akan melakukan pembongkaran sesuai penetapan Wali Kota Depok,” kata Taufiqurakhman. (rul/*)