Sah! Presiden Jokowi Resmi Batalkan Rencana Vaksin Berbayar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberikan pidato dalam Sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Rabu 14 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun youtube Sekretariat Presiden.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberikan pidato dalam Sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Rabu 14 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun youtube Sekretariat Presiden.

DEPOK- Vaksinasi COVID-19 berbayar yang direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma akhirnya dibatalkan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Keputusan itu telah disahkan Jokowi dan disampaikan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta pada Jumat 16 Juli 2021.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” katanya dikutip pada Sabtu 17 Juli 2021.

Dilansir dari Hops.id jaringan DepokToday.com, dengan demikian, Presiden Jokowi memastikan seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini, yaitu gratis bagi seluruh masyarakat.

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” ucap Pramono.

Kecuali Vaksinasi Gotong Royong

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” jelas Pramono.

Presiden Jokowi Larang Menteri ke Luar Negeri

Dalam kesempatan tersebut, Seskab juga menyampaikan arahan tegas Presiden Jokowi kepada seluruh jajarannya di Kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari presiden.

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.

Baca Juga: Begini Pengakuan Nikita Mirzani Soal Hubungan Dengan Tukang Kebun

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar COVID-19.

Seskab memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” kata Pramono Anung. (rul/*)