Rumah Murah untuk Guru, Depok Terkendala Lahan

Pjs Wali Kota Depok, Dedi Supandi (Foto: Istimewa)

MARGONDA– Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi mengaku, dari 17 kabupaten/kota yang mendapat program subsidi rumah murah untuk para penyelanggara pendidikan, ada empst daerah yang sampai saat ini masih terkendala lahan.

           “Saya tanyakan pihak properti yang sudah mengantongi izin itu di sekitar 13 kab/kota, sisanya belum mengantongi izin,” katanya, Rabu 25 November 2020

          Dedi yang juga merangkap sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok itu mengatakan, 17 daerah yang mendapat program tersebut dua di antaranya adalah di level kota, yakni Banjar dan Depok

          “Sisanya di level kabupaten, ada Kabupaten Sukabumi, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cirebon, Kuningan, Cianjur, Ciamis, dan seterusnya,” jelasnya

Baca JugaRidwan Kamil Siapkan Rumah Murah untuk Guru

        Dari sejumlah daerah tersebut, empat di antaranya masih terkendala lahan sehingga belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sedangkan sisanya, bakal dilakukan peletakan batu pertama pada pertengahan Desember 2020.

“Depok sendiri adalah lokus yang izinnya belum dikantongi. Tapi yang lain sebagian sudah siap dan diawal desember pelatakan batu pertama sekaligus akad kredit yang rencananya akan dilakukan di Purwakarta, oleh Pak Gubernur langsung.”

Dedi menuturkan, kuota untuk Depok jauh lebih sedikit dibanding daerah lain. Penyebab, harga lahan di Depok sangat tinggi.

“Kalau daerah lain ada sampai 400-600 orang, Depok hanya kisaran dibawah 100, karena lokasi tanahnya sulit (mahal),” jelasnya

Adapun rumah subsidi ini disiapkan tipe 30-36 dengan angka kisaran Rp 150 juta dengan cicilan perbulan kisaran Rp 900 ribu. Dedi berharap, pihak pengembang bisa secepatnya mencari lahan untuk pembangunan program rumah tersebut di Kota Depok.

“Depok kendalanya lahan, keterbatasan lahan yang sifatnya komersial sehingga sangat tinggi.”

          Lebih lanjut dirinya menjelaskan, program rumah murah itu digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan sebutan program bakti padamu guru atau Bataru. Kebijakan ini dihadiahkan untuk para tenaga pengajar baik itu PNS maupun honorer yang gajinya dibawah Rp 8 juta. (rul/*)