RKPD 2022, Ini Pokir Komisi A DPRD Depok

DPRD Depok
Suasana sidang paripurna dengan agenda penyampaian pokir DPRD. (Foto: Istimewa)

GRAND DEPOK CITY—Komisi A DPRD Kota Depok bersama dengan perangkat daerah leading sector Komisi A melaksanakan Rapat kerja Tahun Anggaran 2022, dan menghasilkan beberapa pokok-pokok pikiran yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Sejumlah perangkat daerah yang menjadi leading sector Komisi A adalah Disdukcapil, DPMPTSP, Satpol PP, Kesbangpol, Diskominfo, Diskarpus, BKPSDM, dan BKD.

DIBACA JUGA: https://depoktoday.hops.id/dprd-depok-gelar-paripurna-penyampaian-hasil-reses/

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah, menyampaikan untuk Dinas Kependudukan, Komisi A mendukung pembentukan UPTD Disdukcapil di setiap kantor kecamatan.

Selanjutnya, penghapusan sanksi denda administrasi di dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

“Komisi A juga menilai perlu dibentuknya sistem agar rumah sakit, lembaga-lembaga atau RT/RW lebih proaktif melaporkan angka kelahiran anak,” ujarnya dalam sidang paripurna DPRD Kota Depok dengan agenda penyampaian Pokok-pokok Pikiran (Pokir), Rabu 3 Maret 2021.

Kata dia, usulan lain adalah penambahan penguatan jaringan internet atau server. Selain itu, penambahan operator pelayanan kependudukan.

“Perbanyak loket pelayanan kependudukan agar tidak terjadi penumpukan antrian pemohon,” katanya.

Lebih lanjut diutarakannya, terkait DPMPTSP, Komisi A meminta dibangun mall pelayanan publik (MPP).

“Segera sosialisiasi Sistem OSS kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah/UMKM, serta menderegulasi peraturan berkaitan perizinan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memulai usaha di masa Covid–19,” tuturnya.

Berkaitan dengan Satpol PP, Komisi A meminta penambahan jumlah personil dan anggaran, sehingga dapat memperkuat pengawasan dan penegakan peraturan daerah.

“Di Kesbangpol, program yang sudah ada perlu ditambah jumlah dan volumenya, yaitu wawasan kebangsaan dan pendidikan politik, kemah pemuda lintas agama, Bela Negara, Jambore parpol, Forum Kewaspadaan Dini. Selain itu, Pengadaan Halkie Talkie untuk petugas FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat),” paparnya.

Sedangkan Diskominfo, lanjutnya, program pengadaan wifi gratis bekerjasama dengan pihak swasta.

“Diskarpus berkordinasi ke sekolah negeri dan swasta, agar ijazah siswa yang telah lulus diarsipkan. serta berkoordinasi dengan lembaga atau Instansi lain untuk mengarsipkan dokumen-dokumennya,” jelasnya.

Terkait BKPSDM, Hamzah mengutarakan perlu pengawasan dalam peningkatan kualitas pelayanan public dengan penyelenggaraan bimbingan teknis bagi aparatur untuk peningkatan kualitas sumberdaya aparatur.

“Hal lain menyangkut peningkatan penggunaan teknologi informasi bagi aparatur, peningkatan kualitas aparatur sipil negara dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi, yang dapat berupa pelatihan dan pendidikan mengenai penggunaan teknologi informasi yang berbasis elektronik,” tuturnya.

(eru)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here