Ridwan Kamil Minta Pusat Sediakan 15 Juta Vaksin COVID-19 Setiap Bulan untuk Jawa Barat

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil bertugas di Depok (Depoktoday.com)
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil bertugas di Depok (Depoktoday.com)

DepokToday – Sejumlah usulan dilontarkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam penanganan COVID-19. Salah satunya, dia meminta pemerintah menyediakan 15 juta dosis vaksin setiap bulannya untuk Jawa Barat.

Belasan juta dosis vaksin ini diminta sebagai usaha untuk lebih menggencarkan lagi program vaksinasi di wilayah yang dipimpinnya, sehingga kekebalan komunal atau herd immunity dapat tercapai pada akhir 2021.

“Kami per bulannya membutuhkan 15 juta dosis sampai Desember. Total 76 juta dosis untuk 37 juta sasaran bisa dilaksanakan,” kata Ridwan Kamil, saat menghadiri Vicon Audit Stok Vaksin Opname Vaksin COVID-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan yang dilansir dari situs Pemprov Jawa Barat, pada Rabu 11 Agustus.

Ridwan Kamil juga mengusulkan beberapa hal agar pelaksanaan dan pendataan vaksinasi Covid-19 berjalan optimal, salah satunya. usulan mengenai data vaksin COVID-19 yang didistribusikan oleh pemerintah pusat.

“Pada prinsipnya Pemda Prov Jabar mengapresiasi stakeholders yang membantu dengan berinisiatif menggelar sentra-sentra vaksin di kab/kota. Namun datanya perlu lebih dirapihkan agar kelompok sasaran tercatat di provinsi,” ucapnya.

Ridwan Kamil meminta agar data dari sentra-sentra vaksin yang digelar atas inisiatif stakeholders agar dilaporkan juga oleh panitia atau lembaga inisiator melalui aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik), yang merupakan aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk memantau secara “real time” logisitik rantai dingin vaksin dan penyimpanannya di seluruh titik penyedia vaksin dari provinsi hingga tingkat puskesmas dan rumah sakit.

“Biar mudah dalam kejernihan data, mau jenis vaksinnya apapun kalau boleh melewati provinsi sehingga kalau lapor balik ke Pak Menkes, data yang langsung bisa kami pertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ridwan Kamil juga mendorong vaksinasi yang dilakukan TNI/Polri melalui program Serbuan Vaksin sekarang bisa 100 persen menggunakan data SMILE.

“Sebagian kegiatan TNI/Polri masih dalam proses pelaporan SMILE sehingga pencatatan vaksinasi di provinsi belum bisa dikatakan seratus persen akurat. Ada data yang sudah dirilis tapi ada juga yang belum terlaporkan. Untuk itu kami berharap semua dapat memanfaatkan SMILE dengan lebih baik,” imbuhnya.

Ridwan Kamil Minta Kejelasan Data Vaksinasi

Baca Juga: Viral, Ucok Baba Dipalak Preman, Pelaku: Gua Anak Orang Kaya

Ridwan Kamil juga meminta kejelasan data terkait dengan masyarakat yang disuntik vaksin bukan di tempat asalnya. Sebagai contoh adalah ada warga non-Jabar, tetapi tinggal dan disuntik vaksin COVID-19 di Kota Bandung.

“Kemudian juga ada orang yang ber-KTP Jawa Barat, tapi domisili di provinsi lain. Pertanyaan saya itu dihitung sebagai vaksinnya daerah tersebut tapi sebenarnya warga Jawa Barat. Jangan sampai di lapangan terjadi misdata,” ucapnya.

Karena menurut Ridwan Kamil, Jawa Barat juga menyuntikkan warga KTP non-Jawa Barat karena vaksin tidak lagi dibatasi oleh KTP, dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statisti (BPS) ada 3 jutaan orang non-Jawa Barat yang domisilinya di Jawa Barat yang melakukan vaksin di Jawa Barat. (lala/*)