Remaja Wanita Adu Jotos, Komnas Anak: Tak Elok Berdiam Diri Pak Wali

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait meminta penghargaan Depok Layak Anak dicabut, Kamis 5 Agustus 2021. Foto: Istimewa
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait meminta penghargaan Depok Layak Anak dicabut, Kamis 5 Agustus 2021. Foto: Istimewa

DepokToday – Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak tak henti-hentinya mendesak Pemerintah Kota Depok berkaca dari penghargaan kota layak anak dan kondisi yang kerap terjadi dilapangan.

Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan, di Kota Depok kejadian kekerasan pada anak masih sangat banyak dan bagaikan fenomena gunung es, sehingga penghargaan kota layak anak belum pantas disematkan.

“Ada banyak fakta menunjukkan  kasus-kasus kejahatan terhadap anak di kota Depok tidak mendapat atensi dari pemerintah kota, akibatnya kasus-kasus pelanggaran hak terus meningkat,” kata Arist, Kamis 5 Agustus 2021.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah viralnya video sekelompok remaja wanita yang saling adu jotos di lapangan terbuka. Meski kejadiannya diklaim sebagai kejadian lampau, menurut Arist, hal itu harus tetap menjadi perhatian.

Baca Juga: Depok Raih Predikat Nindya Kota Layak Anak, Netizen: 77 Persen Nggak Percaya

“Ini merupakan kegagalan pemerintahan Kota Depok untuk melindungi anak,” kata Arist.

Dalam video yang beredar itu, tampak sekelompok remaja putri duel satu lawan satu, mereka terlihat dalam video itu saling sikut dan saling jambak. dan ironinya remaja putri lainnya menonton duel itu. Ada juga suara pria yang merekam duel tersebut.

“Dengan beredarnya video aksi perundungan remaja putri itu, predikat Depok Layak Anak pantas di evaluasi dan bahkan dicabut statusnya,” kata Arist.

Selain itu, Arist juga mengatakan, karena kasus ini juga masuk Depok dalam bentuk tindak pidana, pihaknya pun meminta Polres Metro Depok menggunakan hak diskresinya untuk menangani dan menyelesaikan masalah perundungan remaja putri melalui pendekatan Diversi sesuai dengan ketentuan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak.

“Agar perundungan remaja putri saling adu jotos dan jambak ini tidak terulang di Kota Depok, sudah sepatutnya Walikota Depok hadir  untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku dan kepada anak yang rentan menjadi pelaku perundungan. Tak elok berdiam diri pak Wali,” kata Arist. (ade/*)