PTM Terbatas Mulai Pekan Depan, Ini Tugas Kepala Sekolah

Simulasi PTMT di SDN 06 Beji (Foto: DepokToday)
Simulasi PTMT di SDN 06 Beji (Foto: DepokToday)

DepokToday – Wali Kota Depok Mohammad Idris telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas atau PTM Terbatas di masa pandemi COVID-19.

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi COVID-19 itu ditandatangani Idris pada tanggal 20 September 2021.

“Pelaksanaan PTM Terbatas di satuan pendidikan (sekolah) dilaksanakan melalui 2 fase yakni masa transisi dan masa kebiasaan baru,” kata Idris dalam beleid tersebut.

Perbedaan kedua fase itu terletak pada penanganan dan penentuan pelaksanaan PTM Terbatas di sekolah. Untuk fase masa transisi, dilakukan dengan memperhatikan zona/level penyebaran COVID-19 di Kota Depok.

Baca Juga: Pemkot Depok Keluarkan Peraturan Wali Kota Untuk PTM Terbatas

“Di masa kebiasaan baru dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Depok,” kata Idris.

Secara umum, prosedur pelaksanaan PTM Terbatas pada kedua fase itu sama, hanya saja pada masa transisi kantin sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah ditiadakan.

Lebih jauh Idris mengatakan, dalam pelaksanaan tatap muka terbatas, Kepala Sekolah memiliki tugas untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang melibatkan warga sekolah dan orang tua siswa.

“Komposisi Satgas terdiri dari tim pembelajaran, psikososial dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, serta tim pelatihan dan humas,” kata Idris.

Baca Juga: Simulasi PTMT Depok Hari Pertama, Siswa: Lebih Senang Dibanding PJJ

Idris menambahkan, kepala sekolah juga memiliki tugas melaporkan secara berkala kepada Dinas Pendidikan tentang kondisi kesehatan warga sekolah, metode pembelajaran yang digunakan, jumlah peserta didik yang belum terlayani PTM, kendala pelaksanaan PTM, serta capaian hasil belajar peserta didik.

“Laporan itu disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat serta Kantor Kementerian Agama (untuk madrasah),” kata Idris. (ade/*)