PT Petamburan Jaya Raya Merasa Dizalimi Pemkot Depok

0
90
Pihak PT Petamburan Jaya Raya bersama pedagang memasang plang kepemilikan lahan Pasar Kemirimuka.(Foto: DepokToday/Hen)

BEJI—PT Petamburan Jaya Raya selama puluhan tahun merasa dizalimi oleh Pemkot Depok terkait keabsahan kepemilikan lahan Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji.

“Klien kami sudah puluhan tahun dizalimi oleh Pemkot Depok, dimana Klien kami sudah menang 10-0 dan Inkrahch tiga kali namun Pemkot Depok masih saja tidak mau mematuti putusan Lembaga Negara,” keluh Kuasa Hukum PT Petamburan Jaya Raya, Saor Siagian, kepada wartawan, belum lama ini.

Dia mengatakan, ascakalah dalam kasasi di Mahkamah Agung (MA) soal kepemilikan lahan Pasar Kemiri Muka Depok dengan PT Petambuatan Jaya Raya, Pemerintah Kota Depok dinilai tak taat hukum karena menolak eksekusi yang hendak dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Depok.

MA dalam putusannya menetapkan sah hak guna bangunan (HGB) Pasar Kemiri Muka Depok seluas sekitar 2,8 hektar milik PT PJR sejak tahun 1988.

“Seharusnya Pemkot Depok menghormati proses hukum yang telah tetap di MA,” katanya.

Mengingatkan Wali Kota Depok Mohammad Idris, terkait pelaksanaan Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2009/PN.Bgr jo Nomor: 256/Pdt/2010/PT.Bdg jo Nomor: 695/Pdt/2011 jo Nomor: 476PK/Pdt/2013 yang belum mendapatkan tanggapan.

Dalam Surat Nomor: 220/HP&A/XI/2018 tanggal 14 November 2018 yang ditujukan kepada PemkotDepok Cq Wali Kota Depok Mohammad Idris, menyatakan bahwa Wali Kota Depok sebagai penyelenggara negara yang tidak patuh hukum.

Bahwa putusan sudah berkekuatan hukum tetap sejak (Berdasarkan Putusan MA tanggal 12 Februari 2012 atau berdasarkan Putusan PK tanggal 4 April 2014) dan bahkan dalam putusan Dalam Pokok Perkara angka 6 “Menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk segera menyerahkan secara fisik serta mengosongkan” termasuk dalam hal ini adalah Pemkot Depok Cq Wali Kota Depok sebagai salah satu tergugat (tergugat II).

“Janganlah terus diperpanjang masalahnya. Kasihan para pedagang di pasar di adu domba, disuruh demo menentang putusan hukum. Itu jelas tak mendidik, masa sih Pemkot Depok nggak memberikan contoh yang baik ke masyarakat. Kami, dari PT PRJ juga warga negara yang ingin berkontribusi pada pembangunan Pasar Kemiri Muka,” ucapnya.

Pemkot Depok seharusnya tunduk untuk melaksanakan putusan sebagai penghormatan terhadap hukum selaku bagian dari penyelenggara Negera Republik Indonesia, bukan justru bergabung dengan pihak lain untuk sama-sama menolak dilakukannya eksekusi dengan cara membiarkan pihak-pihak lain untuk melakukan perlawanan.

Dengan melakukan perlawanan hukum dengan membawa pedagang seperti Mulyadi CS namun Pemkot Depok juga tetap kalah, sehingga merugikan Pemkot sendiri dengan membayar uang denda mencapai Rp 18 miliar hingga saat ini.

Sertifikat yang sah dan kuat milik PT Petamburan Jaya yang masa aktifnya masih berlaku malah diblokir oleh Pemkot Depok.

Empat tahun sebelum habis masa berlakunya sertifikat lahan Pasar Kemirimuka milik PT Petamburan Jaya Raya telah di blokir, sehingga PT.PJR mengajukan perpanjangan di tolak Pemkot Depok.

Dan hasilnya Pengadilan Negeri Depok memenangkan PT Petamburan Jaya Raya dimana Badan Pertahanan Nasional diminta untuk membuka blokir tersebut.

“Perlawanan (Derden Verzet) telah memperoleh Putusan dari PN Depok pada 12 November 2018 yang kembali menguatkan posisi klien kami.Apa yang yang dilakukan Pemkot Depok, hanya mengulur-ulur waktu agar pelaksanaan eksekusi ditunda dan berharap gagal, padahal aturan hukum sudah jelas bahwa tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan,” jelas dia.

Dia menambahkan selama ini Pemkot Depok tidak bisa membuktikan data kepemilikan yang sah dan kuat atas lahan kepemilikan Pasar Kemirimuka ditetapkan oleh Lembaga Negara Republik Indonesia.

“Kalau ada buktinya mana tunjukan dong, jangan hanya bilang milik Pemkot Depok tapi ngak ada buktinya,” paparnya.

(hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here