PT KAI di Jakarta Klaim Penumpang yang Berangkat Sudah Terverifikasi

PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih memberlakukan pembatasan KA Jarak Jauh (KAJJ) dari area Daop 1 Jakarta. Kebijakan ini sesuai dengan dengan keputusan pemerintah terkait larangan mudik sampai dengan 17 Mei 2021. (Foto: KAI)
PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih memberlakukan pembatasan KA Jarak Jauh (KAJJ) dari area Daop 1 Jakarta. Kebijakan ini sesuai dengan dengan keputusan pemerintah terkait larangan mudik sampai dengan 17 Mei 2021. (Foto: KAI)

JAKARTA- PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 1 Jakarta masih memberlakukan pembatasan KA Jarak Jauh (KAJJ). Kebijakan ini sesuai dengan keputusan pemerintah terkait larangan mudik sampai dengan 17 Mei 2021.

“KA Jarak Jauh yang dioperasikan diperuntukan para pelaku perjalanan dengan pengecualian atau kebutuhan khusus,” kata Kahumas KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa dalam keterangan tertulisnya pada Senin 17 Mei 2021.

Ia memastikan, pada periode peniadaan mudik tersebut, dari area KAI Daop 1 Jakarta hanya mengoperasikan 7 KAJJ dengan 4 KA pemberangkatan dari Stasiun Gambir dan 3 KA dari Stasiun Pasar Senen.

“KAI Daop 1 Jakarta memastikan seluruh penumpang yang berangkat menggunakan KAJJ pada periode peniadaan mudik adalah penumpang yang telah melalui proses verifikasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Eva menjelaskan, rata- rata penumpang dengan pengecualian yang berangkat pada periode peniadaan mudik per stasiun sekira 500 sampai dengan 1.000 penumpang setiap hari nya.

“Jumlah tersebut hanya sekitar 30 persen dari rata-rata volume keberangkatan penumpang pada masa pandemi.”

Syarat Naik KA Saat Larangan Mudik

Ia menegaskan, setiap KA yang berangkat tetap mengikuti aturan pembatasan volume maksimal 70 persen dari total ketersediaan tempat duduk.

Sebelumnya, pada masa peniadaan mudik ada sejumlah kriteria penumpang yang dapat melakukan perjalanan non mudik atau dengan pengecualian sebagai berikut:

–  Pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik yaitu untuk bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan non mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

– Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.’

Baca Juga: Rapid Test Antigen Sasar 357 Pemudik di Depok, Dua Dinyatakan Positif

– Bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan.

-Pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari Kepala Desa/Lurah setempat.

– Surat izin perjalanan tertulis bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik berlaku secara individual, untuk 1 kali perjalanan (pergi-pulang), serta bersifat wajib bagi pelaku perjalanan yang berusia 17 tahun ke atas.

Wajib Bebas COVID-19

–  Diwajibkan menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen atau pemeriksaan GeNose C19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

Eva menyebut, PT KAI Daop 1 menjalankan seluruh protokol kesehatan dan persyaratan yang ditentukan bagi pengguna jasa KA yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta guna mendukung upaya pemerintah pada penanganan COVID-19 di sektor transportasi. (rul/*)