Proyek UIII Jilid II, Tim KJPP Mulai Hitung Aset Warga

Konsep bangunan museum di UIII Depok. (DepokToday.com)
Konsep bangunan museum di UIII Depok. (DepokToday.com)

DepokToday- Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) telah melakukan proses penilaian lahan di kawasan proyek pembangunan Universitas Islam Internasioanl Indonesia atau UIII, Cisalak, Depok.

Pada hari ketiga ini, tim tidak menemukan kendala berarti. Sejumlah warga yang mengaku sebagai penggarap lahan milik negara itu dianggap cukup kooperatif pada petugas yang melakukan penilaian aset. Dari proses itu, nantinya mereka akan mendapat dana kerohiman atau santunan.

Kepala Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan UIII, Syafrizal menyebut, kelancaran proses penilaian terkait penertiban lahan UIII tahap II ini tak lain hasil dari kerja keras tim penertiban yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP Kota Depok, tim kuasa hukum Kementerian Agama, UIII, tim KJPP.

“Kami bersyukurnya begini, waktu diadakan pembebasan lahan (Tahap I -red) resistensinya luar biasa besar,” katanya, Jumat 20 Agustus 2021.

Kala itu, ucap Syafrizal, sejumlah warga terpecah menjadi beberapa kelompok.

“Ada yang menolak untuk penghitungan lahan, sebagian lagi setuju, dan sebagian lagi ada yang memprovokasi warga agar menolak untuk dinilai asetnya. Nah beberbekal informasi dari Polres yang turut melakukan pengamanan maka tadi kami melakukan rapat koordinasi,” tuturnya.

Melalui rapat tersebut, tim penertiban membahas tentang potensi resistensi pada wilayah-wilayah yang masuk dalam target penilaian beberapa hari kedepan.

Tim juga merumuskan perubahan strategi untuk menghadapi segala kondisi di lapangan dan meyakinkan para petugas yang bertugas mengawal tim KJPP di lapangan bahwa proses penertiban lahan UIII tahap II ini berkedudukan hukum tinggi, yakni Perpres 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.

Aliran Dana Santunan untuk 4 Kriteria

Dimana dalam peroses penilaian hingga penertiban nanti, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersama para aparat yang bertugas mengedepankan keakuratan data, akuntabilitas dan memenuhi rasa keadilan.

Syafrizal menjelaskan, mekanisme pemberian dana kerahiman terbagi atas 4 komponen. Pertama untuk mengganti biaya pembongkaran atau tumbuhan di sana.

Baca Juga: Proyek UIII Berlanjut ke Tahap II, Warga Ada yang Dapat Rp 1,4 M

Kedua adalah beiaya transportasi keluar. Ketiga mengganti biaya untuk mengontrak satu tahun di luar, dan keempat jika kehilangan pekerjaan.

“Nah empat komponen ini yang dihitung oleh KJPP secara netral, bukan oleh Kementerian Agama, bukan pula lembaga dibawah Pemerintah Kota Depok, tapi KJPP yang mempunyai lisensi Kementerian Keuangan.” (rul/*)