Protes Soal Potongan Bansos, Warga Depok Ngaku Diancam RT

Ilustrasi bantuan sosial (Bansos) tunai (Istimewa)
Ilustrasi bantuan sosial (Bansos) tunai (Istimewa)

DepokToday- Kasus dugaan pungutan liar dari pencairan bantuan sosial tunai (BST) kembali dilaporkan warga Kota Depok. Tak tanggung-tanggung, bahkan ada warga yang mengaku untuk mendapat bansos diminta hingga Rp 200 ribu.

Hal itu diungkapkan Dodi, salah seorang warga di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Depok. Kisah itu bermula ketika ia hendak mengambil surat undangan untuk menebus BST sebesar Rp 600.000 itu ke ketua RT setempat.

“Pas saya ambil surat undangannya, beliau ngomong sama saya, mau disumbangin ke yang belum dapat. Katanya, ‘Ini lu dapet Rp 600.000 nih, nanti kasih ke gua 400.000 buat bagiin ke yang belum dapat’. Yang lain juga diminta Rp 200.000,” tuturnya dikutip pada Kamis 5 Agustus 2021.

Dodi menolak potongan bansos tersebut. Ia merasa, potongan itu terlalu besar. Atas sikapnya itu, Dodi pun mengaku, dirinya mendapat ancaman dari Ketua RT.

“Dia bilang enggak mau urusin apa-apa lagi urusan saya. Kemudian beliau ngomong, ‘Kalau enggak mau ngasih, ya sudah lu hidup aja sendiri enggak usah berwarga,” tuturnya.

“Bulan depan kalau lu dapat, gua enggak mau ambilin, lu ambil aja sendiri. Masa yang lain ngasih, lu enggak mau ngasih, emang lu mau hidup sendiri?” timpalnya lagi.

Melalui video yang diterima awak media, Dodi mengaku, ini bukan kali pertama ia menerima bansos atau BST. Sudah 3 kali, katanya. Dan tiap pengambilan, ia selalu diimbau untuk menyisihkan uang itu untuk diberikan ke ketua RT, dengan alasan apa pun.

Kisruh Bansos

Sementara itu, ketua RW setempat, Nurdin, mengeklaim bahwa kebijakan itu bersifat donasi atau yang dissebut infak, tanpa paksaan.

Keputusan itu diambil bersama oleh para ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat karena data penerima BST yang diterima untuk warganya tidak sesuai keadaan di lapangan.

“Kita terima (BST untuk) sekitar 87 orang, sementara kebutuhan kita 185 orang. Sehingga banyak yang tidak mendapatkan. Padahal, mereka kondisinya sama-sama membutuhkan,” katanya.

“Oleh sebab itu banyak masyarakat tanya ke Pak RT, Pak RW, ‘Gimana nih, saya kok enggak dapet? Yang lain dapet. Padahal kita sama-sama kondisinya sama lah,” tuturnya.

Baca Juga: Masa Depan Pendidikan Teknologi di Indonesia Pascapandemi COVID-19

Ia menyebut, tak ada masalah apabila warga penerima BST menolak menyisihkan haknya sebagaimana yang diinginkan oleh para pengurus lingkungan.

Nurdin menduga, kasus yang dialami Dodi terjadi lantaran miskomunikasi.

“Kalau 1-2 yang miskomunikasi pasti ada ya. Saya klarifikasi, memang salah informasi. Jadi, ya wajar-wajar saja mereka salah informasi. Tapi tidak jadi masalah, karena ini sifatnya utk berbagi,” katanya.

“Kita mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa merasakan, yang tidak dapat bisa dapat juga walaupun tidak sebesar yang dia dapatkan.” (rul/*)