Profesor Sudarsono Bongkar Habis Kekeliruan Statuta UI yang Baru

Guru Besar FISIP UI, Profesor Sudarsono. (Foto: Istimewa)
Guru Besar FISIP UI, Profesor Sudarsono. (Foto: Istimewa)

DepokToday- Guru Besar Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Profesor Sudarsono Hardjosoekarto, ikut angkat bicara soal perubahan aturan Statuta UI. Ia pun menyebut, peraturan tersebut cacat formil.

Menurutnya, penyusunan terkait perubahan Statuta UI dilakukan dengan tidak teliti. Maka tak heran jika ia menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 75/2021 berpotensi cacat materil.

Profesor Sudarsono mencontohkan, pada Pasal 41 ayat (5) dimana tertulis bahwa rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi berhak mengangkat dan/atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar, berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.

“Apabila pasal ini dimaksudkan sebagai pelimpahan kewenangan dari Menteri kepada rektor dalam mengangkat pejabat fungsional UI, tentu ini sangat bagus dan diapresiasi. Karena hal ini mungkin yang pertama kalinya Rektor PTN BH mendapat pelimpahan kewenangan seperti ini,” ujarnya, Selasa 27 Juli 2021.

Profesor Sudarsono Bongkar Kejanggalan PP 75

Tapi sayangnya, kata Sudarsono, rumusan pada pasal tersebut sangat bermasalah, khusunya terkait dengan frasa ‘mengangkat dan atau memutuskan. Menurut dia, hal itu mengandung kelemahan mendasar jika dilihat dari sudut pandang hukum administrasi.

“Bila Pasal 41 ayat (5) itu dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Rektor terkait promosi pejabat fungsional UI, maka paket pengaturannyaadalah juga harus termasuk demosi, bahkan mestinya juga mutasi dan pemberhentian,” jelasnya.

Anggota Dewan Guru Besar (DGB) UI itu menyebut, bahwa frasa ‘mengangkat’ dalam pasal tersebut hanya terkait dengan promosi. Ia pun mempertanyakan pasal yang mengatur tentang demosi.

“Apakah kata ‘memutuskan’ itu yang dimaksud sebagai kewenangan demosi? Atau mungkin ‘memutuskan’ itu dimaksudkan sebagai pemberhentian? Jelas, rumusan ini sangat membingungkan.”

Baca Juga: Hakim Bebaskan Mandor Tukang Bangunan Terkait Kebakaran Gedung Kejagung

Profesor Sudarsono mengungkapkan, tindakan rektor sebagai pejabat administrasi, saat melakukan promosi pejabat fungsional UI dengan cara ‘mengangkat’, pastilah dibarengi dengan tindakan ‘memutuskan’, dengan produk hukum berupa ‘surat keputusan’, yang memiliki kapasitas beschikking, bukan regelling.

Jika frasa ‘mengangkat dan memutuskan’, masih dapat dimengerti tindakan hukumnya, yaitu saat rektor akan melakukan promosi, misalnya seorang dosen dari jabatan Lektor Kepala menjadi Guru Besar.

Bukti Nyata PP 75 Bermasalah

Sebaliknya, frasa ‘mengangkat atau memutuskan’ itu rumusan yang sangat bermasalah. Menurutnya, rektor juga akan bingung membayangkan seperti apa bentuk tindakan hukum ‘mengangkat atau memutuskan’.

“Kalau kedua kata itu dipisah pun, antara ‘mengangkat’ dengan ‘memutuskan’, juga sangat bermasalah, lucu, dan tidak masuk akal. Inilah contoh nyata betapa PP 75/2021 disusun dengan cara yang tidak cermat,” katanya

Selain itu, Sudarsono juga mengamati permasalahan serius yang ada di Pasal 41 ayat (5) PP 75/2021 yaitu tidak adanya pengaturan tentang demosi. Jika nanti timbul sengketa soal demosi, siapa yang berwenang terkait hal itu menjadi tidak jelas.

“Lalu jika kelak timbul sengketa demosi, misalnya antara seorang dosen dengan pimpinan Departemen, Fakultas atau pimpinan UI, kemudian dibawa ke PTUN kemudian hakim TUN dan para pihak yang berperkara akan bekerja berdasarkan pasal mana,” kata dia.

“Sehingga sangat disayangkan mengapa para perancang Statuta UI tidak bekerja dengan cermat. Karena ini menimbulkan cacat materiil PP 75/2021,” timpalnya lagi. (rul/*)